Kasus BBM Ilegal, Pejabat Disnakertrans Lotim Dicopot

DITAHAN : Kapal pengangkut BBM solar masih diamankan di darmaga Labuhan Haji. (M. Gazali/RADAR LOMBOK)

SELONG – Seorang pejabat Pemkab Lotim eselon III inisial M  dipecat (non job) dari jabatannya sebagai Kabid di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur. Selain sebagai pejabat Kabid, yang bersangkutan adalah komisaris PT. Tripat Nusantara yang merupakan perusahaan pemilik  ratusan ribu liter BBM jenis solar diduga ilegal yang diamankan oleh Ditpolairud Polda NTB  di darmaga Labuhan Haji beberapa hari lalu.

M diberhentikan dari jabatannya setelah kasus ini terungkap. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbar Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Timur, H. Mugni, membenarkan hal ini. Namun Mugni tidak mau M dinonjobkan dikaitkan dengan kasus BBM tersebut.” Memang benar dinonjobkan, SK nya barusan kita antar.  Kita juga belum terima laporan jika yang bersangkutan terlibat dengan yang itu (kasus BBM_red),” jawab Mugni.

Menurut penjelasan Mugni, M dinonjobkan karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai ASN. Dimana ia tidak disiplin, jarang ikut apel pagi maupun siang bahkan juga jarang masuk kerja.” Hal tersebut berdasarkan laporan yang kita terima dari Disnakertrans,” jawabnya.

Soal dugaan keterlibatannya dalam kasus BBM ilegal, Mugni mengaku perlu menelusuri lebih lanjut. Jika itu terbukti maka tak dipungkiri akan bisa diberikan sanksi yang lebih berat lagi.

Sementara itu kepala UPP Syahbandar Labuhan Haji, H. Kahfi, mengatakan pihaknya tidak punya kewenangan menentukan apakah BBM solar yang diamankan oleh pihak kepolisian itu legal atau ilegal. Begitu pun soal keterlibatan oknum  pejabat yang dimaksud. Tugas utama syahbandar adalah memastikan  segala aktivitas kapal yang sandar dan bongkar muat di darmaga tersebut  telah memenuhi SOP.” Kita cuma melihat  prosedur ketika melakukan bongkar muat,” ungkapnya.

Berkaitan dengan dua kapal pengangkut BBM ini diakuinya memang telah menyalahi aturan yang berlaku. Dimana aktivitas bongkar muat tanpa ada izin. Selain itu berbagai dokumen kelengkapan kapal tersebut juga tidak pernah diserahkan ke syahbandar.” Harusnya dilaporkan ke saya.  Sebelum bongkar muat harus ada izin bongkar, fisik, dan lainnya.  Tapi mereka mendahului,” tutupnya.(lie)

Komentar Anda