Kasus Aset Trawangan Naik Penyidikan

sumber foto (https://lombokdailytour.com/)

MATARAM–Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB resmi meningkatkan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke tahap penyidikan. Hal tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: Print-02/N.2/Fd.1/02/2022 tanggal 9 Februari 2022.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Supardin membenarkan hal tersebut. “Benar, kasusnya resmi dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan,” ujar Supardin, Kamis (10/2).

Kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup pada masa penyelidikan yang dimulai sekitar November 2021. “Ini tergolong cepat karena penyidik menemukan ada peristiwa pidana dan ada alat bukti yang cukup,” ujar Supardin.

BACA JUGA :  Bupati KLU Minta Patung Karya Seniman Janson Diangkat

Sebagai tindak lanjutnya, penyidik dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan saksi-saksi. Para saksi yang sudah dipanggil saat penyelidikan itu akan dipanggil kembali pada tahap penyidikan. “Ini untuk melakukan pendalaman keterangan saksi-saksi dan alat bukti,” bebernya.

Selain itu juga, penyidik akan segera berkoordinasi dengan lembaga audit untuk penghitungan kerugian negara dalam kasus ini. “Ini langkah-langkah dalam tahap penyidikan, baru setelah itu penetapan tersangka,” jelasnya.

Kasus ini terbilang cepat dari yang lainnya. Berawal dari adanya laporan masyarakat soal adanya dugaan sewa dan pungli di lahan milik pemerintah. Yang mana dalam prosesnya turut melibatkan aparatur pemerintah desa setempat. Untuk itu keterlibatan pihak aparatur desa ini terus diusut. Sebab di lahan seluas 65 hektare yang sebelumnya dikerjasamakan kepada PT Gili Trawangan Indah (GTI) sudah jelas milik pemprov, tetapi ada oknum yang mencoba mencari keuntungan dengan jual beli lahan.

BACA JUGA :  Bupati Djohan Turunkan Gaji Tenaga Kontrak

Perbuatan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebab hasil sewa atau pungli tersebut tidak masuk kas daerah tetapi masuk kantong pribadi. (der)