TANJUNG – LSM Kajian Advokasi Sosial Transparansi Anggaran (KASTA) NTB mendorong Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melakukan penahanan terhadap sejumlah pejabat dan kontraktor yang telah ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan pelayanan kesehatan di RSUD KLU.
Penahanan diminta segera dilakukan agar para tersangka tidak bebas berkeliaran melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, terlebih ada yang berada di pucuk birokrasi dengan begitu santainya seolah-olah tidak bersalah.
“Setelah para pejabat dan pihak ketiga ditetapkan sebagai tersangka atas pembangunan di RSUD itu, kami terus memantau perkembangannya hingga sekarang proses hukum yang dilakukan oleh Kejati NTB. Yang kami sayangkan para tersangka sampai sekarang belum ditahan, dan terlihat begitu bebas mereka melakukan roda pemerintahan seolah-olah tidak berkasus hukum,” tegas Ketua DPD KASTA KLU Romi Raharjo, Kamis (4/11).
Pihaknya terus bertanya-tanya apa sebab hingga saat ini para tersangka dalam kasus tersebut tidak kunjung ditahan. Pihaknya meminta kepada Kejati NTB untuk benar-benar serius menyelesaikan kasus ini dengan segera melakukan penahanan kepada semua tersangka. Mengingat sudah lama sejak penetapan tersangka, kenapa sampai sekarang belum ada penahanan. Hal ini perlu ada penjelasan dari pihak Kejati NTB. Jangan sampai karena kasus tersebut melibatkan elite daerah, kemudian perlakuannya diistimewakan.
Ditegaskan, penahanan para tersangka, perlu segera dilakukan untuk menghindari potensi para tersangka menghilangkan banyak barang bukti. Karena ada di antara tersangka tersebut adalah top leader birokrasi. “Jangan karena ini menyangkut kepentingan elite daerah kemudian dia diistimewakan,” geramnya.
Pihaknya lanjut Romi, merencanakan akan mengadakan aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati NTB untuk meminta agar para tersangka segera ditahan.
Seperti diketahui pada kasus proyek penambahan ruang IGD dan ICU RSUD ada lima tersangka, yaitu LFH selaku Direktur CV Indomulya Consultant (konsultan pengawas), HZ selaku PPK dan MR selaku Kuasa PT Bataraguru (Penyedia). Dalam kasus ini, negara telah dirugikan Rp 742.757.112,79. Kerugian negara itu muncul dari pengerjaan proyek penambahan ruang IGD dan ICU oleh PT Batara Guru Group asal Samarinda, Kalimantan Selatan. Di mana proyek ini dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Dugaan korupsinya muncul usai pemerintah memutus kontrak proyeknya di tengah progres pengerjaan.
Kejati NTB juga mengusut proyek pembangunan penambahan ruang operasi dan ICU. Ada empat tersangka yaitu SH selaku Direktur RSUD KLU, EB selaku PPK pada Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, DT selaku Kuasa Direktur PT Apromegatama (penyedia) dan DD selaku Direktur CV Cipta Pandu Utama (konsultan pengawas).
Dari empat tersangka, baru tiga orang yang diperiksa yaitu mantan Direktur RSUD KLU selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) berinisial SH, kemudian EB selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan salah seorang konsultan berinisial DD. Dalam kasus ini kerugian keuangan negaranya sebesar Rp 1.757.522.230,33. (flo)
