PRAYA-Puluhan pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna (KT) Lombok Tengah, berunjuk rasa di Kantor DPRD Lombok Tengah, kemarin (27/10).
Mereka meminta Pemkab Lombok Tengah mengcurkan jatah anggaran demi bangkitnya kreativitas muda kedepan. Setelah sempat berorasi, para pemuda ini kemudian diterima Komisi I DPRD Lombok Tengah.
Ketua KT Lombok Tengah, Sudirman Haryanto menyatakan, keberadaan KT sama sekali tidak pernah disentuh selama ini. Meski dilantik secara resmi Bupati Lombok Tengah, tetapi eksistensi sama sekali tidak pernah dianggap. Terutama soal kosongnya anggaran yang diperuntukkan bagi organisasi yang berada di setiap desa/kelurahan itu.
Padahal, dalam amanah Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 77/HUK/2010 BAB VIII dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pasal 35, 45, 49, dan 51 disebutkan, bahwa setiap pemerintah daerah harus melakukan pembinaan seoptimal mungkin kepada pemuda. Terutama KT yang berada di setiap desa dan telah membantu pembangunan pemerintah desa selama ini. ‘’Hal ini juga mengingat pemuda adalah tanggung jawab pemerintah daerah,’’ ungkapnya.
Tapi, lanjut Haryanto, selama ini pemkab sama sekali tidak pernah melakukan pembinaan. Meski hakikatnya, pemkab telah diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan tersebut seoptimal mungkin. Karenanya, Pemkab Lombok Tengah dinilai secara tidak langsung telah membunuh karakter pemuda untuk berkreativitas. “Sejak kami dilantik sebagai anggota KT, pemkab seolah-olah lepas tangan. Apa yang dijanjikan dalam rangka mengembangkan potensi pemuda, itu semua tidak pernah dibuktikan,” ungkitnya.
Tak hanya itu, pemkab juga tidak pernah melibatkan pemuda dalam even daerah. Semisal hari ulang tahun (HUT) Lombok Tengah yang diselenggarakan belum lama, pemda sama sekali tidak pernah melibatkan KT. Meski demikian, Haryanto mengaku KT tetap memberikan yang terbaik bagi daerahnya.
Akan tetapi, lanjut dia, minimnya dukungan pemda ini telah mematikan pola pikir pemuda dalam memajukan daerahnya. Padahal, hakikatnya pemuda adalah harapan tunas bangsa di masa mendatang. Mereka memiliki segudang cita-cita untuk membangun daerahnya sendiri. Tapi, hal itu tidak pernah terpikir dalam benak pemimpin daerah ini. “Atau memang ada kesengajaan pemda menciptakan generasi lebih buruk. Lebih bodoh yang bermentalkan budak dan pengemis,” orasinya.
Andainya pemerintah beralasan tidak ada anggaran untuk melakukan pembinaan bagi kepemudaan. Sementara di sisi lain, para pejabat lebih banyak disibukkan mengurus jatah-jatahan, kunjungan kerja (kunker) dan sejenisnya. Sehingga kepedulian pemerintah terhadap peran pemuda di masa mendatang amatlah kurang. ‘’Atau, jangan-jangan ada kecurangan anggaran,’’ sebutnya.
Diakuinya, pemda memang telah mengucurkan anggaran seadanya bagi KT selama ini. Tapi, nominalnya sangatlah tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Yakni hasil revisi di tiga zona meliputi angka Rp 43 juta, Rp 20 juta, Rp 10 juta, Rp 6 juta, Rp 2 juta, dan bahkan ada yang Rp 0. Tidak meratanya anggaran ini menunjukkan pemerintah telah berbuat tidak adil dan tumpang tindih. “Kalau sudah seperti ini, pemkab telah mengajarkan kita tidak adil dan permainan politik,” tuduhnya.
Karena itu, tegas Haryanto, melalui momen hari lahirnya sumpah pemuda, KT Lombok Tengah menyatakan sikap. Yakni, mendesak pemerintah untuk memperjelas dan merealisasikan anggaran 2, 5 persen, anggaran desa untuk pembinaan KT di masing-masing desa. Melibatkan kaum muda pada setiap pengambilan kebijakan, terkait kepemudaan, dari tingkat desa hingga kabupaten. Memperjelas anggaran Karang Taruna di tingkat kecamatan dan kabupaten, sebagai bentuk konsekuensi pemerintah terhadap keberadaan kepemudaan. (cr-ap/cr-met)
