PRAYA – Kapolres Lombok Tengah AKBP Budi Santosa terus mendorong jajarannya untuk meningkatkan persiapan pencanangan program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi yang berada di lingkupnya.
Hal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Membangun Zona Integritas. Di mana pencanangan zona integritas dilaksanakan guna mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dengan target, meningkatkan kapasitas kerja, pengendalian terhadap organisasi publik, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
BACA JUGA: Ketahuan Kampanyekan Istri, Kadis Pariwisata Loteng Terancam Dibui
AKBP Budi Santosa mengaku terus melakukan pembenahan untuk mendukung pencanangan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBM). Pihaknya juga optimis mendapatkan dua predikat tersebut nantinya dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI.
Terlebih selama ini, pihaknya sudah membangun layanan berbasis teknologi informasi (IT) untuk memberikan pelayanan secara online kepada masyarakat. Di satu sisi, pihaknya juga banyak memberikan terobosan, sehingga masyarakat diklaim sangat puas dengan pelayanan yang dilakukan kepolisian. “Kita optimis jika predikat WBK dan WBBM itu bisa kita raih. Karena jauh sebelumnya kita sudah melakukan pencanangan, sosiliasi dan berbagai cara lainya,” ungkap Budi, kemarin (15/2).
Dijelaskanya, predikat zona integritas WBK dari Kementerianpan-RB memang memiliki kriteria tersendiri. Namun sudah ada sejumlah polres yang telah mendapatkan predikat zona integritas WBK tersebut, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin dan berkomitmen untuk mendapatkan predikat itu tahun ini. “Seluruh jajaran di polres terus berupaya untuk menyesuaikan dengan apa yang di programkan pimpinan. Kami berkomitmen untuk memperbaiki institusi, kita berharap adanya arahan dan bimbingan untuk bisa meraih predikat dengan promoter akan diterima masyarakat,” ungkapnya.
Budi Santosa menyampaikan, sebagai salah satu polres yang ditujuk selain Polres Lombok Timur, Lombok Barat dan Mataram untuk mendapatkan predikat, maka tentunya membutuhkan kerja sama dari masyarakat juga. Jika hal itu didukung oleh semua komponen, maka pihaknya percaya akan bisa meraih predikat dari kementerian itu. “Kami sangat berharap setelah dilakukan penilain dari Tim nantinya kami terbilang bagus dan menyusul untuk mendapatkan predikat WBK seperti polres lainya yang berada diluar daerah lainnya,” tambahnya.
BACA JUGA: Dibuka Sekda, Peresean Jelantik Hujan Saweran
Diakuinya, penilaian dari tim penilai nasional (TPN) akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yang akan dinilai oleh pihak eksternal lainya juga. “Tim survei dari eksternal kalau datang untuk menilai tidak pernah memberi pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu untuk mempersiapkan pelayanan kepolisian dengan baik,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikan, semua satuan nantinya, baik pelayanan SKCK, ruang besuk tahanan, SPKT dan pelayanan SIM, Reksrim akan diperiksa oleh tim itu. Sehingga pihaknya meminta pada anggota juga harus mendukung upaya yang dilakukan ini. “Bila polres yang telah mendapatkan predikat WBK, akan diberikan penghargaan berupa kenaikan tunjangan kinerja (TK) satu tingkat di atas polres lainnya. Sementara polres yang mendapatkan predikat WBM akan diberikan kenaikan tunjangan kinerja dua tingkat di atas polres lainnya,” jelasnya. (met)
