Kapolda: Pengganggu Kelancaran Pemilu akan Ditindak Tegas

SIMULASI: Aksi bom bunuh diri, salah satu potensi gangguan Pemilu yang diperagakan Polda NTB dalam simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota), di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, Jumat (24/11). (POLDA NTB/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) di Jalan Pejanggik, Kota Mataram, tepatnya di depan Lapangan Sangkareang, Jumat (24/11).

Kegiatan ini dilaksanakan, sebagai wujud kesiapan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024, dengan melibatkan seluruh kekuatan personel Polri, dan unsur lainnya, baik TNI maupun pemerintah daerah.

Kapolda NTB, Irjen Pol Drs Raden Umar Faroq, SH. M.Hum, mengatakan simulasi Sispamkota ini digelar untuk memaksimalkan persiapan personel pengamanan dari satuan tugas gabungan Polda NTB, Korem 162/WB, dan pemangku kepentingan terkait.

“Dalam Pemilu, Polri memiliki peran yang sangat strategis. Polri melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang langsung bersentuhan dengan objek pengamanan. Tentunya untuk menjaga situasi Kamtibmas di tengah masyarakat,” ujar Kapolda.

Aparat pengamanan tidak segan memberikan tindakan tegas kepada siapa saja yang mengganggu kelancaran pemilihan umum (Pemilu) nanti. Seperti yang diperagakan dalam simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota), Jumat kemarin, di Jalan Pejanggik, Kota Mataram.

Sispamkota pengamanan Pemilu yang digelar kemarin, menunjukkan beberapa skenario pengamanan. Mulai dari pengamanan tahapan kampanye, masa tenang, tahap pendistribusian logistik, tahap pemungutan suara, pengamanan perhitungan suara, aksi pengamanan demonstrasi di kantor KPU, hingga pengamanan tahapan penetapan hasil Pemilu.

Pada Simpamkota itu memperagakan sejumlah gangguan yang dapat terjadi pada Pemilu nanti. Seperti unjuk rasa dengan anarkis, bom bunuh diri, serangan teroris, dan lainnya.

Semua gangguan yang diperagakan dalam simulasi itu, turut mempertontonkan cara polisi dalam mengatasinya. “Ini dalam rangka mengamankan rangkaian Pemilu, pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti,” kata Kapolda.

Simulasi yang dilakukan untuk memberikan gambaran apabila dalam pelaksanan pesta demokrasi nanti ada kontijensi, dan gangguan keamanan. Simulasi itu juga menyampaikan pesan ke masyarakat yang menggangu kelancaran pemilu, akan ditindak secara tegas.

“Itulah penindakan yang akan dilakukan aparat kepolisian, sesuai dengan peraturan Kapolri. Jadi, pemerintah dan TNI/Polri tegas untuk mengamankan Pemilu agar berhasil dengan sukses, lancar dan aman,” ucap dia.

Lebih lanjut disampaikan Kapolda, dalam Pemilu, tidak menutup kemungkinan semua tindak pidana dapat terjadi. Sekecil apapun tindakan yang dapat menggangu kelancaran Pemilu, diakuinya, tidak bisa diremehkan.

“Kita tidak underestimate (meremehkan). Itu kesiapan yang kita tampilkan (simulasi), dan kita laksanakan apabila ada kontigensi, apabila ada eskalasi yang meningkat terhadap gangguan keamanan,” katanya.

Guna menyukseskan Pemilu, TNI/Polri menerjunkan sebanyak 10.500 personel. Polda dengan 8.000 personelnya, dan TNI dengan 2.500 prajuritnya. “Ini gabungan, ya kita sama-sama mengamankan kelancaran pesta demokrasi ini,” tuturnya.

Sementara Danrem 162/WB, Brigjen TNI Agus Bhakti mengatakan pihaknya sudah siap membackup Polri dalam mengamankan Pemilu 2024. Tujuannya tentu dengan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat.

Namun sejauh ini diakuinya belum ada konsep operasi  detail mengenai pengamanan yang akan dilakukan. “Belum ada konsep operasi yang detail. Artinya, apakah kita ditempatkan dititik-titik tertentu atau wilayah lainnya,” katanya.

Tidak hanya memperbantukan prajurit dalam pengamanan, pembentukan pasukan khusus juga akan dibentuk. TNI di NTB memiliki tujuh Kodim (Komando Distrik Militer) dan satu Bataliyon. “Semua pasukan sudah siap operasi. Sudah kita organisir untuk satuan-satuan Kodim maupun Batalyon menjadi Satuan Setingkat Kompi (SSK) dan Satuan Setingkat Peleton (SST),” tegasnya. (sid)

Komentar Anda