MATARAM— Kapolda NTB Brigjen Pol Umar Septono mengimbau warga tidak perlu demonstrasi pada 25 November maupun 2 Desember mendatang terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Warga bisa menyampaikan aspirasinya melalui perwakilannya. ‘’ Tidak perlu turun ke jalan lagi. Gunakan untuk hal yang lebih positif dan santun. Misalnya bisa disampaikan melalui perwakilan masyarakat dan sebagainya,’’ ujarnya Senin kemarin (21/11). Terlebih sekarang ini, secara umum kondisi di NTB sangat kondusif. Walaupun kemungkinan masih ada aksi demonstrasi tanggal 25 November ataupun tanggal 2 Desember mendatang, ia berharap demonstrasi tersebut tidak perlu terjadi lagi. ‘’ Aksi massa atau demonstrasi seperti tidak perlu lagi dilakukan. Karena tuntutannya kan sudah ditangani untuk dugaan penistaannya. Tinggal menunggu prosesnya lebih lanjut dan dikawal saja prosesnya seperti apa,’’ harapnya.
Dikatakan Kapolda, sebaiknya warga NTB menunggu hasil proses penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Masyarakat tidak perlu melakukan unjuk rasa yang bisa saja ditumpangi oleh kegiatan ataupun kepentungan lainnya. ‘’ Kita di daerah sebaiknya menunggu saja karena prosesnya sampai saat ini masih berjalan,’’ katanya.
Gubernur kata Kapolda, sudah mengeluarkan statemen untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa. Warga NTB lebih baik memonitor saja apa yang sedang terjadi di Jakarta. ‘’ Kita di daerah lebih berdoa saja dan berbuat untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Mungkin lebih banyak istighotsah dan meningkatkan ibadah dari pada kita gunakan untuk berunjuk rasa. Toh tuntutannya juga sudah diakomodir,’’ terangnya.
Kapolda mengakui saat ini banyak berita atupun ajakan yang tidak jelas kebenarannya dan beredar melalui media sosial. Masayarakat diharapkan tidak begitu saja percaya dengan ajakan ini. ‘’ Intinya jangan mudah dipercaya ajakan-ajakan seperti ini. Sampai saat ini memang tidak ada masalah sebelumnya,’’ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur TGH M Zainul Majdi menegaskan tidak alasan untuk berunjuk rasa lagi paska penetapan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Dikatakan gubernur, gerakan 4 November lalu merupakan aksi bela Alquran. Umat Islam meminta penegakan hukum yang berkeadilan. “Sekarang kita menyaksikan penegakan hukum itu telah berproses. Tujuan yang mulia tidak boleh dibelokkan menjadi aksi cari kekuasaan, apalagi mendelegitimasi kepemimpinan nasional. Tidak ada alasan untuk turun lagi ke jalan,” kata gubernur.
Dia juga mengajak seluruh masyarakat memfokuskan semua energi yang ada untuk membangun daerah. Saat ini NTB semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi memuaskan, investasi berkembang pesat dan hubungan antar elemen masyarakat juga harmonis.
Ia berharap masyarakat dapat mensyukuri semua kemajuan ini. Caranya dengan mengokohkan persaudaraan dan saling memberikan kenyamanan satu sama lain dalam rumah besar yang disebut NTB. "Soal kasus pak Ahok, silahkan kawal proses hukum yang ada tanpa intervensi. Hukum adalah instrumen pengikat kita sebagai bangsa. Sekali kita mengabaikannya maka akan lemah kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa,” terang gubernur.
Dia mengajak masyarakat untuk tidak mengembangkan isu-isu yang bisa memecah belah bangsa. Misalnya isu yang bisa mempertentangkan antar agama dan antar ras. Indonesia dengan kebhinekaannya adalah karunia Allah dan amanah dari para pahlawan yang harus dijaga dengan baik.
Menurut gubernur, menjaga keutuhan Indonesia adalah bagian dari syukur nikmat dan merusaknya merupakan kufur nikmat. "Saya mengajak seluruh masyarakat NTB untuk tetap kokoh dalam persaudaraan, berkhidmat untuk daerah dan bangsa dengan niat ibadah. Jangan terprovokasi oleh siapapun. NKRI adalah amanah kita semua. Saling hujat di media sosial sangat luarbiasa, destruktif dan bahaya untuk kita semua. Mari saling ingatkan untuk menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya.(gal)
