Kapal Cepat dari Bali Segera Ditertibkan

PENERTIBAN: Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan menyurati Kementerian Perhubungan untuk menertibkan kapal cepat dari Bali ke Gili Trawangan (Zulkifli/Radar Lombok)

MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU), saat ini sedang mempersiapkan penertiban kapal cepat yang selama ini berlayar dari Bali ke Gili Trawangan.

Penertiban dipastikan akan segera dilakukan mengingat telah cukup lama tertunda.Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi NTB, Lalu  Bayu Windia menegaskan bahwa penertiban pasti dilakukan. “Dalam waktu yang segera pasti kita tertibkan, kami juga sudah lapor ke gubernur dan  ada surat atas nama gubernur yang akan dikirim ke Kementerian Perhubungan,” ungkap Bayu kepada Radar Lombok Selasa kemarin (11/10).

Mengingat penyeberangan dari Bali ke Gili Trawangan merupakan lintas provinsi, maka yang berhak dan memiliki wewenang melakukan penertiban adalah pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan. Oleh karena itu, surat gubernur disiapkan untuk melakukan hal ini.

Surat yang sudah disiapkan tersebut meminta penertiban segera dilakukan. Penertiban ini tidak hanya soal rute berlayar, tetapi juga termasuk pemeriksaan terhadap kapal-kapal cepat. “Sebelum rutenya kita alihkan, kapal-kapal cepat yang jumlahnya 29 itu harus diperiksa dulu kelayakannya,” kata Bayu.

Banyak hal yang harus ditata kembali, termasuk aspek legal operasi, Anak Buah Kapal (ABK), fasilitas keselamatan yang dimiliki kapal, kapasitas penumpang maksimal dan lain sebagainya. Pasalnya, dishubkominfo menduga kuat kapal-kapal yang beroperasi selama ini banyak yang tidak layak atau di bawah standar sehingga membahayakan penumpang.

Baca Juga :  Kapal Pengeruk Labuhan Haji Masih Nganggur

Bayu mengimbau kepada para pemilik kapal untuk mentaati semua prosedur keselamatan laut. Apabila ini sudah ditertibkan terlebih dahulu, maka pengalihan rute menjadi lebih baik dari semua asfek karena kapal-kapal juga telah dijamin sesuai aturan. “Kami sudah koordinasi dengan beberapa syahbandar se-NTB . Baik itu di Pemenang, Lembar, Labuan Lombok dan juga Bima. Terutama kepada syahbandar Pemenang, kami minta agar lebih cermat mengawasi 29 fast boat yang melayani rute Padang Bai ke gili itu,” katanya.

Setiap hari, rata-rata penumpang yang diangkut sebanyak 1.500 orang oleh kapal-kapal cepat tersebut. Mereka merupakan wisatawan yang harus dijaga keselamatannya. Apalagi, dalam waktu 3 bulan terakhir tercatat telah 3 kali terjadi kecelakaan maut yang sampai menelan korban jiwa.

Menurut Bayu, rute yang selama ini digunakan memang rute favorit. Bukan hanya disenangi wisatawan, tetapi juga dari sisi bisnis mendatangkan keuntungan yang cukup besar. “Tapi itu sih urusan mereka, urusan kita itu keselamatan penumpang, penyelamatan ekosistem perairan kawasan konservasi 3 gili dan Citra pariwisata NTB,” tegasnya.

Kedepan, rute langsung  Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air  dari Bali tidak akan ada lagi. Pasalnya 3 gili tersebut merupakan obyek wisata yang berkelanjutan dan harus dijaga kelestariannya. “Ingat, 3 gili  itu adalah kawasan konservasi perairan nasional. Ada peraturan zonasi yang berlaku disitu, tidak boleh berlabuh sembarang seperti selama ini,” ucap Bayu.

Baca Juga :  Cuaca Buruk, Kapal Pesiar Sandar di Gili Kere

Hal senada diungkapkan oleh Bupati Lombok Utara H Najmul Ahyar. Pemkab Lombok Utara bahkan telah membentuk tim penertiban sendiri. Pasalnya, kapal-kapal cepat yang berlayar ke 3 gili selama ini sangat bebas tanpa ada pemeriksaan.

Diungkapkan Najmul, bisa jadi maraknya peredaran narkotika di Lombok Utara masuk melalui rute tersebut dan menyamar sebagai wisatawan. “Coba perhatikan, sama sekali tidak ada pemeriksaan kapal cepat itu. Bisa jadi narkotika masuk lewat situ,” ujarnya saat berada di kantor gubernur, kemarin.

Hal yang membuat Najmul cukup jengkel, rute Padang Bai ke gili sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Sementara, daerah sendiri tidak mendapatkan apapun dari tingginya aktivitas kapal cepat. “Mereka untung, daerah dapat apa. Tidak ada pemasukan untuk daerah, zonk pokoknya,” ungkap Najmul.

Rencana Pemprov NTB sejak awal tahun untuk melakukan penertiban disambut baik oleh Najmul. Mengingat selama ini kapal-kapal tersebut juga lebih menguntungkan salah satu koperasi disana. “Makanya kita juga sudah bentuk tim penertiban, segera akan kita tertibkan. Tapi waktunya belum bisa saya sampaikan,” katanya. (zwr)

Komentar Anda