Kantor Golkar Dompu Disegel

KONFLIK: Kantor DPD Golkar Dompu disegel buntut dari adanya penolakan terhadap hasil Musda beberapa waktu lalu, yang memilih Muhammad Ruslan. (IST FOR RADAR LOMBOK)

MATARAM – Kemelut di tubuh DPD Golkar Dompu pasca-terpilihnya Muhamad Ruslan pada Musda beberapa waktu lalu, terus bergulir. Bahkan sejumlah kader dan pengurus melakukan aksi penyegelan Kantor DPD Golkar Dompu, Minggu kemarin (9/1).

Sebelumnya, sejumlah kader dan pengurus sudah melayangkan gugatan ke Mahkamah Partai terkait hasil Musda yang dinilai cacat hukum. Awaluddin Jamil, salah satu kader yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai menilai, aksi spontan penyegelan kantor DPD itu sebagai tuntutan terhadap status DPD yang saat ini masih quo. Karena pengurus DPD Golkar Dompu adalah produk atau hasil Musda yang dimintakan dibatalkan kepada Mahkamah Partai. Dengan kondisi itu, siapapun tidak berhak melakukan aktivitas dengan mengatasnamakan diri sebagai pengurus DPD Golkar Dompu.

BACA JUGA :  Panwaslu Harus Junjung Profesionalitas dan Integritas

“Golkar Dompu dalam keadaan status quo. Sehingga tidak boleh ada aktivitas sebelum adanya putusan Mahkamah Partai. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan kita terhadap eksistensi Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perkara ini,” tegasnya.

Diungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai terkait hasil Musda. Gugatan dilakukan oleh dirinya selaku kader dan tiga pengurus PK. Gugatan dilayangkan kepada Ketua DPD Golkar Dompu sebelumnya Drs. H. Syafrin AM, M.Ap. Karena sebagai penanggung jawab Musda.

Dalam proses persidangan, Mahkamah Partai memerintahkan ada mediasi antara pemohon (dirinya dan tiga PK) dan termohon Drs. H. Syafrin AM, M.Ap. Pemohon meminta Mahkamah Partai membatalkan kepengurusan hasil Musda tersebut.

Alhasil. Dari mediasi tersebut, termohon menyepakati apa yang menjadi tuntutan dari pemohon agar Mahkamah Partai membatalkan hasil Musda. Karena termohon mengakui, hasil Musda 30 Agustus 2021 lalu, penuh rekayasa, cacat prosedur dan cacat hukum. “Termohon sudah mengakui, Musda itu cacat hukum, cacat prosedural dan rekayasa,” paparnya.

BACA JUGA :  NWDI Usung Rumaksi-Djamaluddin di Pilkada Lotim 2024  

Hasil mediasi antara pemohon dan termohon sudah disampaikan ke Mahkamah Partai. Sebab itu, pihaknya saat ini sedang menunggu hasil putusan Mahkamah Partai. Dengan dicapai mediasi tersebut, pihaknya optimis Mahkamah Partai akan mengabulkan gugatan. Direncanakan dalam waktu dekat ini, Mahkamah Partai akan menyampaikan putusan terkait gugatan tersebut. “Karena dicapai mediasi. Kami optimis gugatan akan dikabulkan Mahkamah Partai,” ucapnya.

Sementara itu, Pengurus DPD Partai Golkar NTB belum bisa dikonfirmasi terkait penyegalan Kantor DPD Golkar Dompu tersebut. (yan)