MATARAM-Angka pernikahan dini terutama bagi kalangan pelajar yang masih menempuh pendidikan SMA/sederajat di NTB cukup mengkhawatirkan.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB selama pandemi Covid-19 ini tercatat 148 orang telah menikah. Pemerintah pusat memberikan atensi khusus atas masalah ini. Namun Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DP3AP2KB), Hj Husnanidiaty Nurdin belum mengerti persoalan yang tengah menjadi perbicangan nasional. Ia mengaku masih mempelajari persoalan tersebut. Apalagi mengenai data jumlah pernikahan dini ia belum mengetahui secara pasti. “Saya masih belajar dulu, belum ada data yang saya terima. Orang saya baru seminggu dilantik (sebagai kadis) masih banyak yang harus saya pelajari dulu. Tapi dalam satu dua hari nanti bisa saya sampaikan untuk data lho ya,”ungkapnya.
Meski demikian, sambungnya, langkah-langkah antisipasi dan pencegahan tetap akan dilakukan agar kasus pernikahan dini tidak marak terjadi. Pihaknya turun ke kabupaten/kota guna melalukan sosialisasi. “Ya kita tetap melakukan sosialisasi, ini saja dengan PKK kami sosialisasi stop merarik kode (pernikahan dini) di Lombok Tengah,” akunya.
Dalam kegiatan ini, pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-undang Perkawinan. Dimana ditekankan jika ingin menikah harus memperhatikan banyak hal, terutama menganai usia. “Menikah di atas umur 19 tahun. Kita juga sampaikan kepada mereka untuk sekolah yang diutamakan, dan menyibukan diri dengan belajar sehingga lupa untuk menikah,”ujarnya.
Menurutnya, upaya yang akan dilakukan untuk menekan angka kasus pernikahan dini, nantinya akan melibatkan berbagai pihak. Diantaranya komunitas-komunitas anak muda. Sebab anak-anak muda harus dilibatkan untuk menangani permasalah anak muda itu sendiri. “Ya nanti kita juga mengajak anak-anak muda untuk menghentikan pernikahan dini. Kalau dari kegiatan ya tetap kita akan lakukan penyuluhan-penyuluhan. Disamping praktek langsung ketemu sama mereka, memberi motivasi. Jadi nggak lebih dari itu yang bisa kita lakukan,”tarangnya.
Husnanidiaty juga sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy saat berkunjung ke NTB beberapa hari lalu, bagi anak-anak yang sudah terlanjur menikah agar menunda kehamilan. Hal ini semata-mata agar lebih siap secara fisik maupun psikis. ” Kalau masalah penundaan kehamilan itu saya sepakat. Bagi yang sudah terlanjur dan terpaksa kawin, ya sebaiknya ditunda dulu hamilnya supaya benar-benar siap secara fisik dan mental,”katanya.
Untuk memastikan bagi yang sudah terlanjur menikah, sambungnya pihaknya mengadakan program KB baik di tingkat desa maupun langsung menemuai anak yang bersangkutan. Disisi lain, katanya, pihaknya sedang fokus untuk masalah kasus kekerasan, baik kekerasan terhadap anak maupun kekerasan terhadap orang yang sudah menikah tapi dipisah-pisah. Maka untuk menyelesaikan permasalah-permasalah yang berkaitan dengan hal tersebut pihaknya akan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Karena disadari permasalah kekerasan dan pernikahan dini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Pencegahan kami tidak bisa kerja sendiri, yang paling penting buat kita adalah penguatan teman-teman yang ada di kabupaten/kota. Ingat permasalahan itu ada di kabupaten/kota, maka yang harus kuat adalah kabupaten kota,”pungkasnya.
Belum lama ini pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan 12 LSM yang berkecimpung pada masalah perempuan dan anak dalam membicarakan berbagai hal. Baik tentang program-program dan langkah-langkah yang akan dilakukan bersama. Namun ujung-unjung akan tetap melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam melakukan penguatan dan memastikan sosialisasi dan penyuluhan intensif dilakukan kepada masyarakat dengan melibatkan Dikbud, PKK dan BKKBN. “Kita nanti akan bersama-sama mengatasi permasalahan ini. Kalau sendiri tidak mungkinlah kami bisa lakukan,”tutupnya. (Sal).
