Kades Tagih Janji Internet Gratis

Jalaluddin (SAPARUDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA-Janji Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BMPD) Lombok Tengah untuk pengadaan internet gratis ditagih sejumlah kepala desa.

Sedianya, pengadaan ini akan diproyekkan bulan Otober 2016 silam. Hanya saja, sampai memasuki tahun 2017, pengadaan itu belum dilakukan sampai sekarang. Informasinya, BPMD akan memberikan fasilitas internet gratis untuk lima desa di setiap kecamatan. Setiap desa diminta mengajukan proposal anggaran untuk menjemput program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) senilai Rp 200 juta itu.

Kades Aik Mual Kecamatan Praya, Asrorulhadi membenarkan, kalau bulan Oktober 2016 diminta untuk membuat proposal oleh BPMD dengan tujuan KDPDTT. Proposal tersebut berisikan, program pengadan internet. “Kalau tidak salah bulan Oktober lalu, saya diminta untuk membuatkan proposal pengadaan internet, namun sampai saat ini malah belum ada ceritanya,” bebernya.

Adanya pengajuan ini, sehingga pihaknya membatalkan program internet di desanya. Padahal, sebelumnya ia sudah akan menganggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tapi dibatalkan karena ada program tersebut. ‘’Tapi sampai saat ini belum jelas. Kita juga belum mendapatkan jawaban BPMD kenapa belum direalisasikan,’’ tandasnya.

[postingan number=3 tag=”kades”]

Plt Kepala BPMD Lombok Tengah, Jalaluddin yang dikonfirmasi terpisah mengakui kalau pihaknya sudah mengumpulkan semua kepala desa untuk membuatkan proposal pegadaan internet. “Memang betul, saya sudah minta untuk dibuatkan proposal pada bulan Oktober lalu, dan proposal itu sudah kita kirim. Hanya saja sampai saat ini belum ada jawaban,” katanya.

Dikatakan, pengadaan program internet di masing-masing desa berawal dari intruksi bupati. Tujuannya untuk memajukan dunia pariwisata dan pemerataan terhadap dunia informasi. Lebih lagi, tahun ini pemerintah telah mewacanakan setiap laporan yang dialamatkan ke kabupaten, desa harus melaporkannya melalui internet. “Pak Bupati sendiri sudah bisa menganalisa kemajuan zaman ini. Sehingga sebelum adanya program pemerintah pusat dalam hal pengakasesan internet sebagai alat mengirimkan laporan, Bupati telah duluan mengintruksikan,” paparnya.

Untuk program ini lanjutnya, bupati telah meminta agar desa-desa kawasan wisata diprioritaskan. Sehingga beberapa desa yang masuk kawasan wisata secara keseluruhan sudah menyerahkan. Untuk menindaklanjuti hal ini, pihaknya merencanakan pada pertengahan bulan ini bakal ke kementerian untuk mempertanyakan sejauh mana proses pengajuan yang sudah diusulkan itu. “Kita semua niatnya sama, usulan proposal itu dicairkan secepatnya. Namun saya juga belum tahu apa persoalannya dan saya merencanakan di pertengahan Januari akan ke Kementerian Desa PDT,” pungkasnya. (cr-ap)