TANJUNG – Puluhan masyarakat Desa Sesait yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Desa Sesait (AMPDS) menggelar aksi demo di depan kantor desa setempat sekitar pukul 09.00 Wita, Kamis (4/5).
Aksi ini menuntut Kepala Desa Sesait Airman untuk mundur dari jabatannnya, karena dianggap tidak transparansi dalam pengelolaan anggaran yang ada di desa baik ADD maupun Dana Desa tahun anggaran 2016. Ketua AMPDS sekaligus Koordinator Aksi Demo Alimuddin menyuarakan, ketika Airman menjadi kepala desa pengelolaan anggaran desa tidak pernah transparansi. Bahkan, kades ini juga diindikasikan melakukan tindak pidana korupsi. Karena beberapa kegiatan atau program yang ada di desa menggunakan anggaran yang besar namun hasilnya tidak ada. “Misalnya insentif pelayan masyarakat sebesar Rp 99 juta lebih. Ini tidak ada keterangan yang dimaksud dengan pelayan masyarakat, yang dapat siapa,” orasinya menggunakan speaker sembari diamini massanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, terdapat beberapa kegiatan yang dinilai janggal adalah dukungan pembinaan kerukunan umat beragama sebesar Rp 91 juta lebih. Tetapi kegiatan pembinaan seperti apa yang dimaksud belum jelas. Perbaikan kantor desa juga menuai sorotan, anggaran yang dihabiskan yakni sebesar Rp 99 juta lebih dinilai terlalu besar. Kemudian, pelatihan kerajinan tangan lidi yang membutuhkan anggaran Rp 35 juta.
Menurut AMPDS ada mark up dalam anggaran tersebut. Termasuk tambahan modal bagi BUMDes sebesar Rp 100 juta yang sampai saat ini juga belum dilakukan. “Dugaan tindak pidana korupsi ini sudah kami laporkan ke aparat hukum untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Setelah beberapa menit berorasi, perwakilan AMPDS pun dipersilakan masuk ke kantor desa setempat. Mereka ini diterima langsung Kepala Desa Airman, Kepala DP2KBPMD H Kholidi Halil dan Kabag Pemerintahan Setda Lombok Utara Tresnahadi ikut menemui perwakilan masyarakat tersebut. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan AMPDS Setiawan mengungkapkan warga gerah karena kepala desa tidak transparan dalam mengelola anggaran yang ada. Bahkan LKPJ tahun 2016 hingga saat ini juga belum disampaikan dan diketahui warga. “Rakyat jangan dibodohi. Apalagi dalam segi partisipatif, masyarakat juga tidak dilibatkan. Jadi wajar masyarakat menilai ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan,” katanya dengan nada keras.
Ia mengatakan, masyarakat sekarang menginginkan kades membuka dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2016 kepada masyarakat. Agar jelas semua penggunaan anggaran pada tahun tersebut.
Sementara itu, Kepala DP2KBPMD Lombok Utara Kholidi Halil mengatakan, dari pertemuan mediasi tersebut disepakai pemerintah desa akan menyampaikan LKPJ tahun anggaran 2016 kepada masyarakat pada Senin mendatang. Menurutnya memang Desa Sesait sampai saat ini belum menyampaikan laporan tahun anggaran 2016. Sehingga Desa Sesait juga belum bisa mencairkan ADD 2017. “Kita sudah ingatkan untuk menyampaikan laporan tapi ya memang belum ada yang disampaikan desa sampai saat ini,” pungkasnya. (flo)
