TANJUNG – Bagi kepala desa yang hendak mencairkan anggaran desa baik dana Siltap, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) harus membawa surat perintah penyediaan dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara.
Setelah mendapatkan SP2D ini, maka kepala desa selanjutnya membawa dan menyodorkan ke Bank NTB KCP Tanjung selaku bank kerja sama pemerintah daerah. “Kami di BPKAD menerbitkan SP2D kepada desa yang sudah lengkap persyaratannya. SP2D yang diterima ini kemudian dibawa ke Bank NTB KCP Tanjung sebagai syarat pencairan,” terang Kepala BPKAD Lombok Utara H Raden Nurjati kepada Radar Lombok, Senin (6/3).
Dalam pencairan anggaran desa sendiri, pihaknya tidak menyediakan loket khusus. Namun, yang menyediakan tempat loket khusus (teller khusus) untuk pengambilan uang agar tidak mengantre ialah pihak Bank NTB KCP Tanjung. “Baru yang menyediakan loket khusus itu ada di Bank NTB supaya teman-teman desa tidak mengantre,” jelasnya.
[postingan number=3 tag=”add”]
Ia menegaskan, desa yang sudah mengambil SP2D untuk pencairan Siltap baru ada empat desa. Sedangkan, pencairan ADD masih dalam proses pengajuan. “Saat ini kami baru memberikan SP2D untuk pencairan dana Siltap. Sedangkan, ADD dan DD masih proses pengajuan,” terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Pimpinan Bank NTB KCP Tanjung Lalu Purnawan membenarkan, bahwa pihaknya telah menyediakan loket khusus sebagai bentuk pelayanan prima terhadap rekan-rekan desa yang mencairkan anggaran desa. “Ya kita sudah siapkan teller khusus bagi rekan-rekan kepala desa supaya tidak mengantre dengan pelayanan umum lainnya,” akunya.
Sejak permintaan kepala desa pada rapat koordinasi belum lama ini, pihaknya langsung menyiapkan teller khusus sebagai bentuk pelayanan untuk pencairan DD, ADD, dan Siltap. Hal ini demi kelancaran pelayanan sesuai keingian desa. “Pencairan anggaran desa ini juga tidak setiap hari. Dan kami sudah meningkatkan pelayanan prima terhadap kepala desa maupun masyarakat umum,” tandasnya. (flo)
