MATARAM–Sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly yang menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko dinilai bukan menjadi akhir.
Kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) itu katanya akan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan Menkumham. Untuk itu, para kader Demokrat yang ikut Moeldoko diminta tetap tenang. “Sesuai arahan Pak Ketum Moeldoko, kader diminta tetap tenang dan menahan diri,” kata Sahmad, Pengurus Partai Demokrat NTB Kubu Moeldoko, Minggu (4/4) kemarin.
Ditegaskannya, keputusan Menkumham menolak mengesahkan kubu Moeldoko tidak membuat pihaknya terpengaruh. Justru pihaknya terus bergerak memperkuat barisan. Pasalnya, sesuai arahan dan instruksi DPP, pihaknya diminta tetap melakukan konsolidasi dan koordinasi antar-kader dan pengurus. “Kita solid mendukung apapun langkah yang akan ditempuh oleh Ketum DPP Pak Moeldoko,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sahmad meminta semua menghormati supremasi hukum yang dijunjung tinggi bersama-sama. Pihaknya ingin menunjukkan bahwa Moeldoko taat hukum dan tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab itu, pihaknya cukup yakin langkah gugatan lewat pengadilan yang akan ditempuh oleh DPP Demokrat akan berhasil. “Gugatan lewat pengadilan sedang berproses,” terangnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Demokrat NTB Zainul Aidi mengungkapkan, pihaknya patut bersyukur dengan selesainya kisruh DPP dengan Menkumham menolak mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB. “Dengan keputusan Menkumham menolak mengesahkan Demokrat abal-abal, persoalan menjadi selesai,” imbuhnya.
Untuk itu, sesuai arahan DPP, kader dan pengurus Partai Demokrat di daerah diminta kembali fokus melakukan kerja-kerja politik dan kemanusiaan. Saat ini, DPD Demokrat NTB sedang menggalang bantuan untuk disalurkan bagi korban banjir bandang di Kabupaten Bima dan Dompu. “Kita kembali fokus melakukan aksi Demokrat peduli,” pungkasnya. (yan)
