
MATARAM—Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi NTB mencatat persentase penduduk miskin di NTB pada Maret 2023 sebesar 13,85 persen. Mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen terhadap tingkat kemiskinan pada Maret 2022.
“Jumlah penduduk miskin di Provinsi NTB pada Maret 2023 mencapai 751,23 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin bertambah 6,54 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 19,29 ribu orang,” Ungkap Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin.
Wahyudin menilai kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2023 dipicu oleh sejumlah faktor. Salah satunya karena program bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran. Terutama bantuan sosial kepada masyarakat miskin di daerah pedesaan.
“Memang dari sisi data yang kita miliki juga masih banyak orang orang yang sebenarnya tidak harusnya dapat, tapi mendapatkan program-program bantuan PKH,” katanya.
Mengacu pada ketentuan syarat penerima PKH di tahun 2006 silam. Minimal ada tiga syarat masyarakat bisa menerima PKH. Diantaranya terdapat ibu hamil dalam keluarga, kedua ada anak balita dan ketiga ada anak sekolah.
“Itu sasarannya sebenarnya, tapi sekarang oleklah anak balita tidak ada, ibu hamil tidak ada. Anak sekolah misalnya ada, tapi orang-orang yang lumayan kaya dikasi (Bansos,red). Dia orang mampu kok kenapa dikasi PKH,” tegas Wahyudin.
Menurut Wahyudin syarat warga penerima bantuan sosial dari tahun ke tahun semakin longgar. Sebelumnya syaratnya adalah warga kategori sangat miskin kemudian miskin. Baru-baru ini tidak hanya miskin yang menerima bansos. Bahkan masyarakat desil-desil delapan pun mendapat PKH.
“Kalau memenuhi komponen, apalagi jika tiga syarat ini ada. Maka tiga program dia dapat sama mereka harusnya. Sekarang tidak, dia sudah dapat PKH ngapaian BLT dan lainnya,” ujarnya.
Wahyudin mengungkapkan pada periode September 2022–September 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun menjadi 383,53 ribu orang, sedangkan di perdesaan naik menjadi 367,70 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 13,98 persen menjadi 13,76 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 13,66 persen menjadi 13,95 persen.
“Kalau kita lihat dari data, rata-rata pengeluaran penduduk miskin desil satu dua kita secara rata-rata semakin menurun dibandingkan Bulan September 2022. Tapi itu mempengaruhi khususnya kemiskinan di pedesaan. Kemiskinan di pedesaan naik, sementara diperkotaan kemiskinan turun,” terangnya.
“Sekarang sudah berbalik arah pedesaan lebih tinggi kemiskinannya dari angka persentase yang selama ini perkotaan lebih tinggi daripada pedesaan. Jadi itu salah satu penyebabnya (Kemiskinan NTB Naik,red),” sambungnya.
Selain persoalan Bansos yang tidak tepat sasaran. Penyebab lain angka kemiskinan di NTB naik. Yakni karena harga bahan bakar minyak (BBM) yang juga mengalami kenaikan pada akhir triwulan III atau Septeber Tahun 2022. Hal tersebut berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok hingga saat ini.
Karena itu, Wahyudin meminta supaya Pemerintah harus benar-benar fokus pada pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Supaya tepat sasaran. Terlebih sekarang ini BPS sudah memiliki data by name by addres dari hasil pendataan regsosek.
“Data sudah dilakukan verifikasi dan komunikasi dengan RT, Kepala Desa, kita diskusikan semua mana masyarakat yang masuk kategor miskin. Pakailah data itu untuk program penanganan kemiskinan agar tepat sasaran. Jika mau masif menurunkan kemiskinan,” pungkasnya. (rat)