Jokowi Tidak Minta Pendapat Megawati

PELANTIKAN KABINET KERJA

JAKARTA–Perombakan Kabinet Kerja untuk kedua kalinya nampaknya menyisakan luka mendalam bagi PDI Perjuangan selaku pengusung utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bagaimana tidak, ternyata reshuffle kabinet sama sekali tidak melibatkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.Hal itu diungkap politisi PDIP Junimart Girsang ketika dikonfirmasi tentang sikap Megawati terhadap perombakan kabinet itu.

"Ibu selama ini tidak pernah komentar, semua diserahkan kepada presiden. Tapi tolong lihatlah, banyaklah minta pendapat," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/7).

Junimart mengaku pesimis dengan komposisi menteri-menteri yang baru diracik Jokowi. Sebab didalamnya ada menteri yang merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

"Saya terus terang pesimis, aneh-aneh. Tadi saya dari peristiwa 27 Juli, Kudatuli. Di sana kita baca komposisi. Ada seorang menteri yang katanya selama ini bagian dari pelanggaran HAM duduk di sana," jelasnya.

Ditanya apakah partainya setuju dengan perombakan kabinet itu, Junimart menjawab diplomatis. "Saya tidak bicara partai, saya bicara anggota DPR. Partai hanya mendukung keputusan Jokowi karena dia bagian partai," tukasnya.

Namun Junmart  merasa perombakan kabinet tersebut murahan.

"Yang pasti reshuffle ini saya melihat tindakan yang karena ini terlalu murah ya bagi seorang presiden untuk melakukan reshuffle," sesalnya.

Bagi PDIP, lanjut dia, reshuffle sama sekali tidak bisa merubah keadaan negara ke arah yang lebih bagus. Salah satu yang salah adalah rotasi Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan ke Kepala BKPM. "Seperti contoh, Pak Lembong. Itu kan baru saja reshuffle, tapi ini digeser lagi. Jadi selama ini ngapain? Kenapa beliau tiba-tiba jadi menteri terus tiba-tiba juga dicopot. Ini ada apaan kok terlalu murah sekali," ujarnya.

BACA JUGA :  Tetapkan Pansel, Ahyar Minta KASN Setuju

Dia mengimbau, Jokowi untuk tidak bongkar pasang kabinet seakan-akan dia sedang melakukan uji coba. "Jadi janganlah uji coba janganlah buat bargaining semua uji. Saya terus terang merinding ini ya, ini jadi apa what happened, apa mau dibawa main-main semua ini," jelasnya.

"Harus dilihat dong. Tidak hanya dilihat dari kepintaran saja. Kan kepintaran tidak mungkin kurang, yang kurang adalah kecerdasan, mentalitas, etika," imbuhnya.

Terpisah Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, wajah-wajah baru di kabinet hasil reshuffle  yang diumumkan hari ini setidaknya memperlihatkan berkurangnya pengaruh PDI Perjuangan di hadapan presiden Joko Widodo. 

Indikasinya,  presiden masih tetap mempertahankan Rini Soemarno di kabinet. Padahal sejumlah politikus PDIP berkali-kali menyuarakan agar Rini dicopot dari jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Menurut pendapat saya, presiden bukan saja tidak mau mendengar PDI-P terkait Rini, bahkan mengangkat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sedangkan bagi PDI-P, Sri dianggap orang yang bertanggung jawab dalam kebijakan bailout kasus Century," ujar Said.

Publik, kata Said, tentu belum lupa bagaimana galaknya PDI-P menolak Sri Mulyani di DPR beberapa waktu lalu.  Namun kini tokoh-tokoh PDIP terpaksa harus duduk satu meja dan bekerja sama dengan Sri Mulyani, termasuk dengan Rini Soemarno di dalam Kabinet. "Jadi kelihatannya PDIP kurang happy dengan formasi kabinet hasil reshuffle jilid dua ini. Kursi mereka di kabinet memang tidak berkurang, tapi ketika orang-orang yang kurang mereka sukai tetap dipertahankan dan dimasukan dalam Kabinet, maka secara politik dapat dimaknai pengaruh PDIP di hadapan presiden cenderung semakin melemah," ujar Said. (wah/sam/gir/jpnn)