Jokowi Minta Airlangga Jadi Komandan PPKM Darurat di Jawa-Bali

BINCANG: Presiden Joko Widodo dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tampak berbincang ketika menghadiri Munas VIII Kadin di Kendari, Rabu (30/6). (foto: golkarpedia.com)

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah bisa meredam lonjakan kasus Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan saat berpidato dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Tahun 2021, Rabu (30/06/2021) di Kendari, seperti dikutip dari laman golkarpedia.com.

Pemerintah lewat KPCPEN yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, saat ini sudah melakukan finalisasi kajian untuk mengetahui penyebab lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Termasuk untuk pemberlakukan PPKM Darurat. “Kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar itu terkait keputusan pemberlakukan PPKM Darurat, apakah seminggu ataukah 2 minggu. Khususnya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali, karena di wilayah itu ada 44 kabupaten dan kota serta enam provinsi yang nilai asesmennya empat.

Jokowi meminta diadakan penilaian secara detail, dan treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Ia juga meminta agar kondisi-kondisi tersebut harus disampaikan apa adanya.

BACA JUGA :  Menko Airlangga: Presiden Jokowi Tambah Plafon KUR dan Kredit UMKM

Jokowi juga mengingatkan jika kenaikan kasus COVID-19 ini selalu berpengaruh kepada Indeks Kepercayaan Konsumen. Begitu pembatasan ketat dilakukan, kemudian mobilitas turun, kasusnya ikut turun misalnya. Sementara Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pasti naik. “Tetapi begitu kasusnya naik, Indeks Kepercayaan Konsumen pasti selalu turun. Selalu kita lihat seperti itu,” tambahnya.

Kenaikan kasus juga mempengaruhi Indeks Penjualan Ritel. Di Indonesia maupun di negara lain, juga sama. Begitu ada penambahan kasus harian, Indeks Penjualan Ritel pasti turun.

“Di Thailand pun sama, ada penambahan kasus harian naik, Indeks Penjualan Ritel-nya pasti turun, sehingga kunci dari urusan ekonomi yang kita hadapi ini adalah bagaimana COVID-19 ini dikurangi, ditekan agar hilang dari bumi pertiwi ini,” ungkap Jokowi.

Jokowi melihat terdapat optimisme dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Purchasing Manager Index untuk manufaktur, dibanding sebelum pandemi, sekarang ini berada pada posisi yang tinggi sekali. Sebelum pandemi, itu 51. “Sekarang pada posisi 55,3 di bulan Mei kemarin, tinggi sekali. Artinya ada optimisme di situ,” ucap Jokowi.

Sisi suplai juga sama. Produksi mulai menggeliat. Ekspor tumbuh 58 persen. Impor bahan baku tumbuh 79 persen. Impor barang modal tumbuh 35 persen. “Ini, angka-angka yang setiap hari, setiap pagi masuk ke saya. Saya enggak pernah sarapan, tapi sarapannya angka-angka,” ujar Jokowi.

BACA JUGA :  Airlangga: Upaya Pencegahan Korupsi Dukung Transformasi Perekonomian Nasional

Presiden juga melihat konsumsi listrik untuk industri tumbuh 28 persen, yang menambah optimismenya. Dari sisi permintaan juga sama, karena konsumsi terus menguat. Indeks Kepercayaan Konsumen yang dulu di Februari 85 persen, sekarang sudah 104,4 persen.

Mobilitas bulanan, di Februari masih minus dua persen, sekarang sudah 5,2 persen. Indeks Penjualan Ritel juga tumbuh 12,9 persen. Konsumsi semen juga tumbuh 19,2 persen. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 783 persen. Kenaikan angka-angka itu menurutnya sangat fantastis kenaikannya.

Oleh sebab itu, kebijakan PPKM Darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi di atas. “Seperti tadi disampaikan juga oleh Ketua Kadin, kita semua masih optimistis bahwa di kuartal kedua, dari yang sebelumnya kuartal satu minus 0,74 persen, di kuartal kedua kita masih optimistis akan tumbuh Insha’Allah kurang lebih 7 persen,” pungkas Jokowi. (*/gt)