PRAYA – Presiden RI, Joko Widodo enggan mengomentari realisasi pembangunan jalan bypass Lembar Lombok Barat ke Kayangan Lombok Timur.
Saat ditanya kepastian pembangunan bypass ini, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi ini memilih bungkam. “Kita Jumatan dulu ya, ayo ke masjid,” jawabnya kepada wartawan saat berada di pinggir pantai Kuta usai meresmikan beroperasinya KEK Mandalika, Jumat kemarin (20/10).
Berkali-kali dimintai kejelasan nasib proyek bypass itu, Jokowi malah tersenyum saja. Jokowi enggan memberikan kepastian, apakah janji tersebut akan tetap direalisasikan atau memang batal direalisasikan.
Tahun 2016 lalu, mantan wali kota Solo itu menghadiri acara puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di KEK Mandalika, Lombok Tengah. Saat itulah Jokowi berjanji akan memberikan hadiah jalan bypass Lembar-Kayangan.
Janji tersebut diucapkan langsung dari atas panggung dan disaksikan oleh ribuan undangan yang hadir. Bahkan secara tegas, dirinya mengintruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) untuk segera merealisasikannya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi yang berada di lokasi acara juga tidak bisa berbicara banyak. Bahkan, surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu untuk meminta kejelasan, belum juga mendapat balasan. “Surat kita tidak dibalas, belum ada jawabannya sampai sekarang,” terang Ardhi.
Hal yang menjengkelkan, pihak Balai Jalan Nasional (BJN) yang pertama kali membuat feasibility study (FS) atau studi kelayakan saat ini bersikap tidak kooperatif. Bukannya membantu agar proyek tersebut segera terealisasi, hasil FS yang telah disusunnya saja dirahasiakan. “Kita sudah tanya Balai Jalan bagaimana sebenarnya isi FS dulu itu, tapi hasilnya disembunyikan,” tutur Ardhi.
Beberapa waktu lalu, penanggungjawab FS dialihkan ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU-PR. Hal itu dilakukan untuk memudahkan dalam penganggaran. Namun persoalannya, FS tersebut tidak juga dirampungkan hingga saat ini.
Ardhi menyadari proyek bypass Lembar-Kayangan belum ada titik kejelasan. Apalagi, pihak kementerian justru menyarankan untuk mencari dana sendiri ke pihak swasta. “Walaupun surat tidak dibalas, kita tidak boleh berhenti berharap. Meskipun harapan itu hanya tinggal harapan,” katanya oktimis.
Mencari sumber dana dari swasta tentunya tidak mudah. Konsep jalan bypass juga harus dirubah menjadi jalan tol. “Makanya dulu waktu rapat terbatas itu kan sempat Pak Wapres JK minta agar dikaji lagi, menganalisasnya dengan skema jalan tol,” ucap Ardhi.
Proyek bypass Lembar-Kayangan bukan hanya belum rampung dari segi FS. Proyek tersebut juga tidak masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU-PR RI. Hal ini tentunya membuat harapan akan adanya jalan bypass yang dibiayai dari APBN menjadi semakin sulit.
Diperkirakan, panjang jalan bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer dengan total biaya sekitar Rp 4,7 triliun lebih. Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. “Sampai sekarang belum ada perkembangan apa-apa makanya ini,” ujar Ardhi. (zwr)
