MATARAM – Janji Presiden RI Joko Widodo yang akan membangun jalan bypass dari pelabuhan Lembar Lombok Barat menuju pelabuhan Kayangan Lombok Timur, belum ada kepastian hingga saat ini.
Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR). untuk menindaklanjuti rencana pembangunan bypass ini. “Sudah saya perintahkan menteri PU untuk dilihat, untuk dikaji di lapangan. Tapi belum dilapor ke saya,” jawab Jokowi usai membuka acara Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (NU) di Islamic Center, Rabu kemarin (23/11).
Menurut Jokowi, jajarannya belum memberikan laporan, bisa saja disebabkan bypass Lembar–Kayangan tidak penting untuk saat ini. Namun dirinya memastikan akan segera memperjelas hal itu. “Nanti saya tanyakan lagi ya. Karena belum dilaporkan yang di NTB, mungkin di tempat lain ada yang lebih urgen,” katanya santai.
Panjang jalan bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer. Total biaya diperkirakan mencapai Rp 5 triliun lebih yang akan dianggarkan dari APBN. Sementara pemerintah daerah sendiri hanya akan membiayai penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pembebasan lahan.
Adanya jalan bypass dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus lalu lintas dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Selain itu, aspek yang menjadi pertimbangan juga karena jarak tempuh yang cukup lama.
Kondisi saat ini, biaya yang dibutuhkan untuk rute perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi. Apalagi Pulau Lombok saat ini menjadi wilayah yang sangat strategis karena menjadi jalur logistik nasional. “Tunggu saja lah, karena laporan yang di lapangan belum,” ujar Jokowi.
Pekerjaan di NTB bukan soal jalan bypass Lembar-Kayangan saja. Tahun depan misalnya, jalan-jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika akan diperbaiki. “Tahun depan di Mandalika itu akan kita tata, kita anggarkan kok. Nanti ada resto dan lain-lain,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Wedha Magma Ardhi mengaku tidak ada perkembangan menggembirakan. Kementerian PU-PR tidak ada iktikad serius dalam membangun bypass Lembar-Kayangan.
Ardhi sendiri mengklaim telah berupaya menjemput bola. Namun hingga saat ini, Feasibility Study (FS) saja belum juga dirampungkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. “Tapi bagaimanapun kita harus tetap jaga sikap optimis,” ucap Ardhi.
Pemprov NTB sendiri diminta untuk mencari biaya ke pihak swasta. Pemerintah pusat tidak memberikan komitmen apapun untuk serius membangun jalan bypass Lembar-Kayangan. Surat untuk kepastian proyek tersebut juga telah dilayangkan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB, H Johan Rosihan sangat menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan pasrah begitu saja. Padahal proyek bypass Lembar-Kayangan sangat dinantikan oleh masyarakat NTB. “Pak Gubernur juga harus berperan menagih janji itu, apa artinya Jokowi datang sering-sering ke NTB kalau tidak membawa manfaat,” ujarnya.
Oleh karena itu, Johan mengingatkan semua pihak untuk tidak terlalu uforia menyambut kedatangan Jokowi. Hal yang lebih penting, Provinsi NTB harus mendapatkan manfaat. “Disinilah pentingnya kita ingatkan Pak Jokowi, kedatangannya saat ini apa yang dibawa. Saat kembali apa yang ditinggalkan, jangan hanya sekedar janji,” harapnya. (zwr)
