JAKARTA—Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2021-2022 yang berlangsung di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/1).
Kesempatan tersebut, politisi senior PKS Dapil NTB ini menyuarakan aspirasi masyarakat yang kehidupannya semakin sulit akibat harga pangan yang terus melambung. Sehingga memberikan beban ekonomi bagi setiap rumah tangga pada saat kondisi masih sulit akibat pandemi Covid-19 yang belum dipastikan kapan berakhir.
Lewat forum paripurna sidang dewan, ia menegaskan agar pemerintah jangan main-main tentang urusan pangan. Karena hal ini menyangkut urusan hidup mati rakyat. Bahkan menurutnya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah wajib menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan melakukan distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh masyarakat.
“Atas amanat undang-undang ini, harusnya pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan kepada masyarakat. Tetapi sayangnya selama ini persoalan pangan, terutama meroketnya harga komoditas pangan malah terus terjadi setiap tahun,” sesalnya.
Johan menyebut meroketnya harga komoditas pangan sebagai kado pahit tahun baru 2022 bagi kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga selaku Anggota FPKS DPR RI, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala aspek yang berhubungan dengan sektor pangan agar dikelola secara lebih baik, lebih sistematis dan selalu berpihak pada kepentingan petani dan seluruh rakyat.
Legislator Senayan kelahiran Sumbawa ini juga mengusulkan kepada pimpinan sidang paripurna, agar dengan segala kewenangan yang dimiliki DPR RI, supaya ada porsi anggaran untuk stabilisasi harga pangan dalam kerja besar penanganan pandemi Covid-19 saat ini. “Hal ini penting dilakukan, karena vaksin terbaik bagi rakyat adalah pangan yang murah, cukup, terjangkau, dan bergizi, demi kehidupan rakyat yang lebih berkualitas,” tandasnya.
Anggota Komisi IV yang membidangi Pertanian dan Pangan ini mengingatkan pemerintah agar jangan hanya memperhatikan kepentingan bisnis atau perdagangan komoditas pangan secara bebas, tanpa keberpihakan negara terhadap kondisi pangan nasional.
“Janganlah kelola urusan pangan ini dengan paradigma bisnis atau perdagangan semata. Karena negara harus hadir menjaga kecukupan pangan dan harga yang stabil bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuh Johan.
Wakil rakyat dari Dapil NTB 1 ini juga mengutip pernyataan Ibu Megawati, beberapa waktu lalu yang prihatin melihat bahwa 76 tahun Indonesia telah merdeka, seharusnya urusan pangan telah selesai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah.
“Namun faktanya hal ini terus menjadi persoalan utama yang menyebabkan kondisi rakyat semakin sulit, karena harga pangan yang terus mencekik. Saya mendorong agar urusan pangan ini menjadi prioritas setiap program dan anggaran pemerintah. Sehingga tercipta stabilisasi pasokan dan harga pangan yang stabil sepanjang tahun,” pungkasnya. (sal)
