MATARAM — Adanya aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat di NTB yang disampaikan kepada DPRD Provinsi NTB, terkait Penjabat (Pj) Gubernur NTB, direspon Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir.
Dia menyatakan berterima kasih kepada elemen masyarakat di NTB, yang telah merekomendasikan dirinya sebagai Penjabat Gubernur NTB kepada DPRD NTB. “Tentu ini kehormatan bagi saya, atas adanya aspirasi ini (dukungan kepada Lalu Niqman sebagai Penjabat Gubernur NTB, red),” katanya, ketika dihubungi Radar Lombok, Jumat kemarin (26/5).
Diungkapkan, sebagai putra asli NTB, tentu menjadi kehormatan bagi dirinya, diusulkan dan direkomendasikan oleh berbagai elemen masyarakat di NTB sebagai Penjabat Gubernur NTB.
Demikian sebagai abdi negara yang berproses dan tumbuh dari bawah, tentu dirinya harus siap melaksanakan apapun yang menjadi perintah dari negara.
Sebab itu, Ia mengembalikan terkait adanya usulan penjabat Gubernur NTB itu kepada Presiden RI. Pasalnya, Presiden punya kewenangan dalam menentukan keputusan akhir siapa Penjabat Gubernur NTB.
“Sebagai abdi Negara harus selalu siap, jika dipercaya Negara (sebagai penjabat Gubernur NTB, red),” ucapnya.
Disinggung nama dirinya juga masuk radar dari Kementerian Dalam Negeri, maka sebagai putra NTB yang berkarir di level nasional, dan berpotensi menjadi Penjabat Gubernur NTB, dia tidak menampiknya.
Dia mengatakan, selain DPRD Provinsi NTB punya kewenangan menggodok dan kemudian merekomendasikan tiga nama Penjabat Gubernur NTB kepada Presiden melalui Kemendagri.
Selanjutnya Kemendagri juga punya kewenangan menggodok dan merekomendasikan sejumlah nama penjabat Gubernur NTB kepada Presiden.
Sebab itu, Kemendagri memang sudah mulai memetakan sejumlah figur berpotensi jadi Penjabat Gubernur NTB. Bahkan untuk Penjabat Gubernur di seluruh Indonesia. “Nama kita juga di list oleh Mendagri,” jelasnya.
Dia mengakui, sebelum dirinya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI, ia cukup lama berkarir di Kemendagri. Sehingga track record dan rekam jejaknya juga sangat diketahui oleh Kemendagri.
Selain itu, secara administrasi kepegawaian dirinya sudah memenuhi syarat sebagai Penjabat Gubernur, yakni eselon I. “Secara kepangkatan harus eselon I, dan sudah terpenuhi,” imbuhnya.
Walau begitu, pihaknya menyerahkan kepada DPRD NTB maupun Kemendagri. Jika nama dirinya jadi salah satu yang direkomendasikan sebagai Penjabat Gubernur kepada Presiden RI.
Menurutnya, jika dirinya dipercaya oleh Presiden sebagai Penjabat Gubernur NTB, tentu ia akan siap bekerja, dan memberikan dedikasi yang terbaik bagi pembangunan NTB ke depan.
Termasuk yang menjadi tugas dan tanggung jawab penting Penjabat Gubernur, adalah bagaimana mengawal dan menjamin proses demokrasi, yakni Pemilu dan Pilkada di NTB dapat berlangsung dengan kondusif, tertib dan lancar.
“Karena Penjabat Gubernur ini akan menjabat di tahun politik di daerah. Dan tetap keputusan akhir kita kembali kepada Presiden,” tandasnya. (yan)
