MATARAM – Wacana pembangunan jembatan dari pulau Lombok menuju pulau Sumbawa, telah ada sejak lama. Namun setahun terakhir benar-benar ada keseriusan dari para calon investor.
Persoalannya, jembatan Lombok-Sumbawa masih diragukan. Pemerintah Provinsi NTB sendiri belum serius mewujudkan mimpi tersebut. Terbukti, kebutuhan biaya untuk menyusun feasibility study (FS) saja tidak dianggarkan. “Belum ada anggaran untuk FS,” ungkap Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, H Wedha Magma Ardhi kepada Radar Lombok, Kamis (17/10).
Investor asal Korea Selatan yang tergabung dalam Korindo Group telah melakukan pra FS. Hasilnya, pembangunan jembatan penghubung Lombok-Sumbawa dinilai layak dan bisa diwujudkan. Korindo Group merupakan perwakilan investor Korea yang berada di Indonesia. Setiap investasi yang berasal dari Korea, masuk melalui Korindo Group.
Setelah pra FS dinyatakan layak, maka selanjutnya harus disusun FS. Mengingat jembatan tersebut menghubungkan dua daerah, maka menjadi tanggung jawab provinsi.
Ardhi sendiri tidak ingin menyampaikan alasan tidak dianggarkannya biaya FS untuk tahun 2020. Padahal masyarakat sangat mengharapkan jembatan tersebut. “Ya tidak dianggarkan, tidak ada di APBD 2020,” tegasnya.
Sikap berbeda ditunjukkan Asisten II Pemprov NTB H Ridwan Syah. Pejabat yang menjadi calon sekda ini berharap banyak agar jembatan Lombok-Sumbawa bisa direalisasikan. Pembangunan jembatan yang menghubungkan dua daerah seperti pulau Lombok dengan pulau Sumbawa, sudah banyak dilakukan di luar negeri. “Jembatan seperti ini sudah banyak di luar negeri. Dan yang lakukan pra FS itu pihak yang sudah biasa kerjakan jembatan di luar negeri. Mereka tidak akan tertarik jika tidak menguntungkan,” ucapnya.
Berdasarkan hasil pra FS, biaya konstruksi jembatan Lombok-Sumbawa diperkirakan mencapai Rp 16 triliun. Mengingat, untuk 1 kilo meter dibutuhkan sekitar Rp 850 miliar.
Keberadaan jembatan Lombok-Sumbawa dinilai sangat strategis. Apalagi dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi prioritas bersama dengan Mandalika. “Otomatis kebutuhan orang ke pulau Sumbawa meningkat. Apalagi akan dibangun smelter di sana. Tentu butuh konektivitas yang cepat,” terang Ridwan Syah.
Apabila jembatan tersebut sudah dibangun, maka untuk bisa ke pulau Sumbawa hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja melalui jembatan. Berbeda halnya dengan kondisi saat ini, butuh waktu berjam-jam untuk pergi ke pulau Sumbawa melalui Pelabuhan Kayangan. “Bayangkan, hanya butuh waktu 15 menit ke Sumbawa. Ini tentu akan diminati banyak masyarakat, terutama wisatawan,” katanya.
Untuk lebih memastikan kelayakannya, dibutuhkan FS tersebut. Setelah itu barulah bisa dijual ke investor. “Gubernur juga berkomitmen untuk fasilitasi dan biayai FS. Kita akan lakukan 2020 dengan biaya sekitar Rp 5 miliar. Tapi saya kurang tahu apakah ada di APBD 2020 atau gak, coba tanya Bappeda. Yang jelas, itu sudah kita usulkan,” ujarnya.
FS bukan hanya untuk mengetahui secara lebih detail soal konstruksi, panjang jembatan dan perhitungan biaya pembangunan. Namun juga menjadi kajian yang bisa dijadikan dasar dalam menghitung keuntungan dari segi materi.
Biaya konstruksi yang mencapai Rp 16 triliun, tentu saja tidak mungkin mengandalkan APBD. Dibutuhkan investor besar untuk merealisasikannya. “Skema pembiayaan dari investasi swasta, atau kerja sama Pemda dengan swasta. Kalau FS selesai, kita segera cari investor. DED nanti disusun investor. Karena mereka yang akan laksanakan,” ucap Ridwan Syah.
Nantinya, jembatan tersebut akan dibangun dari pantai Telong-Elong Kabupaten Lombok Timur. “Pilihan di Telong-Elong ke Kertasari. Kertasari itu sekitar Tano. Tidak lewat Kayangan,” terang Ridwan Syah. (zwr)
