PRAYA – Hujan deras yang mengguyur wilayah Lombok Tengah beberapa hari terakhir ini mengakibatkan sejumlah fasilitas publik mengalami kerusakan parah. Seperti yang terjadi di Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, terdapat sebuah jembatan yang hampir amblas digerus derasnya arus sungai.
Jembatan penghubung dengan jalan sepanjang 3 kilometer tersebut menghubungkan delapan dusun di Desa Kateng. Jalan itu dibuat sejak tahun 1971 silam. Hanya saja, sampai saat ini akses itu belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah desa, kabupaten dan provinsi. Hal ini kemudian mendapatkan sorotan dari wakil rakyat yang berada di DPRD Lombok Tengah.
Anggota Komisi I DPRD Lombok Tengah, Lalu Galih Setiawan sangat menyayangkan sikap pemda yang terkesan lamban menangani persoalan jambatan yang ada di Desa Kateng ini. Pasalnya dengan intensitas hujan yang tinggi dan diperparah dengan banyaknya sampah kiriman membuat jambatan tersebut tersumbat dan air sungai meluap. “Kami sangat menyayangkan sikap pemda yang lamban menangani persoalan ini. Padahal, sejak beberapa hari yang lalu kami sudah laporkan ke Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah untuk menerjunkan alat beratnya membersihkan ranting kayu yang tersumbat di jembatan itu,” ungkap Lalu Galih Setiawan, Minggu (29/12).
Pihaknya sangat menyayangkan lambangnya respons pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa, jika respons pemerintah cepat maka jembatan tersebut tak akan mengalami kerusakan serius. “Makanya kami sangat menyayangkan hal itu. Coba dari kemarin cepat menanggapi laporan masyarakat,” keluhnya.
Menurut Galih, jalan tersebut tak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah karena statusnya merupakan jalan embung milik Balai Wilayah Sungai (BWS). DPRD Dapil IV Lombok Tengah ini mengaku kerap mendapatkan masukan dari masyarakat akibat kondisi jalan tersebut. Baik saat reses maupun saat bertemu di pertemuan nonformal. “Tapi insyaallah hasil koordinasi saya dengan dinas terkait tadi secepatnya akan menerjunkan alat berat untuk membersihkan ranting kayu yang tersumbat di jembatan itu. Ini sudah banyak dikeluhkan makanya ini akan menjadi perhatian saya sebagai anggota dewan. Dan ini harus menjadi atensi pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah H Lalu Sarjana menegaskan bahwa kondisi jalan rusak seperti ini selalu menjadi masukan dari warga setiap kali melakukan reses di wilayah tersebut. Namun kendala yang ada status jalan yang masih menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB menyebabkan belum bisa dikerjakan. “Dalam waktu dekat kami akan turun melakukan monev guna melihat secara langsung kerusakan jembatan dan jalan di lapangan, guna mencari solusi terbaik demi untuk masyarakat dan akan mengajak pihak terkait. Jika nanti pihak BWS tidak bisa tanggung jawab atau abaikan karena banyaknya ruas jalan yang harus dikerjakan, kedepan kita akan usulkan melalui dana Pokir,” tambahnya. (met)
