Jelang Putusan Gugatan KLB IPPAT Lombok, KY Diminta Turun Tangan

Hustam Husain (IST FOR RADAR LOMBOK)

MATARAM – Sidang gugatan kongres luar biasa (KLB) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Lombok 2021 kini tinggal menunggu putusan. Yang mana sesuai jadwal agenda putusan bakal digelar pada Kamis (7/10) besok.

Menjelang agenda putusan tersebut, pihak penggugat, Made Prie Dharsane dkk meminta Komisi Yudisial (KY) untuk turun tangan melakukan pengawasan. “Kami meminta kepada KY mengawasi jalannya persidangan dengan harapan persidangan berlaku fair dan tidak memihak,” ujar Made Prie, Senin (4/10).

Pihaknya meminta KY turun tangan bukan berarti tidak percaya kepada majelis hakim. Tetapi ini semata-mata demi menjaga majelis hakim dari segala bentuk opini negatif. Sebab Made Prie menyebutkan bahwa baru-baru beredar pengumuman berbunyi “07102021 GUGATAN DI TOLAK/TAK DAPAT DITERIMA OLEH PN MATARAM”.  Tulisan ini disebarluaskan pada 1 Oktober 2021 di grup WA yang berisi sekitar 300-an perwakilan IPPAT dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ini kan putusan belum keluar tetapi seolah-olah yang bersangkutan sudah mengetahui hasil putusannya bahwa mereka menang. Ini bisa saja majelis hakim dianggap bermain mata. Untuk itulah agar tidak terjadi persepsi demikian agar sebaiknya ada pengawasan dari KY,” ujarnya.

BACA JUGA :  Penuhi Kekurangan Syarat Dukungan, Ali Masadi Telah Siapkan 30 Ribu KTP

Salah satu penggugat yaitu Hustam Husain menambahkan bahwa putusan ini nantinya memang ada dua kemungkinan yaitu antara menang atau kalah. Apapun keputusan pihaknya siap menerima asalkan itu keputusan yang seadil-adilnya. “Pilihannya kita yang banding atau mereka yang akan banding nantinya. Tidak masalah kami dengan hal itu. Yang menjadi persoalan adalah mereka mendahului putusan hakim. Itu tidak elok. Seakan putusan bisa disiasati,” ujarnya.

Sementara itu dari pihak tergugat melalui penasihat hukumnya, Hadi Muhlis mengatakan bahwa postingan itu adalah hal yang biasa. Itu bukan berarti mendahului putusan hakim. “Ini adalah hal yang biasa karena dalam petitum jawaban tergugat sudah dimohonkan agar gugatan ditolak atau setidaknya tidak  diterima. Kemudian  dalam petitum gugatan penggugat juga mohon agar gugatan diterima, apakah dengan hal tersebut  berarti kami menganggap penggugat sudah mengetahui putusan?? Tentu tidak  dong,”ujarnya.

BACA JUGA :  Giliran Ahyar Abduh Ambil Formulir di PKB

Hadi Muhlis pun meminta kepada pihak penggugat jika status tersebut dipersoalkan maka pihaknya juga mempersilakan pihak penggugat membuat postingan yang sama. “Silakan saja mereka membuat postingan bahwa gugatannya diterima. Kami tidak ada masalah atas hal itu,” ujarnya.

Selanjutnya terkait pihak penggugat yang meminta KY turun tangan melakukan pengawasan, Hadi Muhlis mengaku juga tidak masalah dengan hal tersebut. “Bila perlu sejak awal KY turun tangan. Kami malah setuju itu,” ucapnya.

Koordinator Penghubung KY NTB Ridho Adrian Pratama yang dikonfirmasi terkait permintaan untuk turun tangan mengawasi persidangan ini mengaku siap. Tetapi sejauh ini pihaknya belum menerima permintaan. “Kemungkinan itu permintaan langsung ke KY pusat. Coba konfirmasi ke sana langsung,” pintanya.

Atas adanya permintaan terhadap KY mengawasi persidangan ini,  Humas Pengadilan Negeri Mataram, Theodora Usfunan yang dikonfirmasi via WA belum ada tanggapan darinya hingga berita ini ditulis. (der/adv)