MATARAM – Persoalan sampah di wilayah NTB tak kunjung klir. Masih banyak ditemukan tumpukan sampah di sejumlah titik pinggir jalan sejumlah daerah.
Misalnya, tumpukan sampah masih terlihat di jalan TGH Saleh Hambal8i Labuapi, Lombok Barat. Di sejumlah sudut Kota Mataram juga demikian, pemandangan kumuh akibat sampah masih akrab dipandang mata. Salah satunya di jalan Imam Bonjol depan kampus Universitas 45 Mataram. Begitu juga di sudut-sudut ruas jalan kabupaten kota lainnya. Bahkan ruas di jalan nasional Lembar-Kayangan Lombok Timur masih kerap ditemukan tumpukan sampah di beberapa tempat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukaram yang dikonfirmasi mengaku, jika pihaknya saat ini terus turun langsung ke lapangan untuk membersihkan sampah yang masih menumpuk. Terutama di lokasi strategis jalan nasional dan jalan di KEK Mandalika yang menjadi lokasi perhelatan MotoGP 2022. “Kami terus turunkan tim zero waste tapi pada etalase strategis jalan nasional, jalan bypass (Bandara-Mandalika), kawasan KEK Mandalika,” ujarnya kepada Radar Lombok, Kamis (10/3).
Mengenai tumpukan sampah yang ditemukan di sejumlah ruas pinggir jalan strategis, Madani mengaku, akan segera berkoodinasi dengan pemerintah kabupaten/kota tempat ditemukan sampah tersebut. Di samping itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk menegakkan kembali perda sampah. Mengingat, kewenangan masalah sampah menjadi urusan masing-masing kabupaten/kota.
Menurut Madani, pemprov hanya bisa memberikan bantuan penanganan sampah. Misalnya jelang event MotoGP, pemprov membantu tata kelola sampah yang dilakukan PT ITDC selaku pengelola KEK Mandalika. Apalagi, pada gelaran event MotoGP nanti, volume sampah diprediksikan tembus mencapai 90 sampai 100 ton selama event tersebut berlangsung. Untuk mempersiapkan penanganan sampah, pihaknya sudah menggelar rapat dengan ITDC. “Perkiraan sampah gelaran MotoGP, 90-100 ton. Dan kami sudah tiga kali rapat dengan ITDC dan barusan langsung dengan Bu Dirjen Pengelolaan Sampah KLHK,” ucapnya.
Untuk penanganam sampah saat gelaran MotoGP, DLHK juga sudah mempersiapkan sarana dan prasarana serta personel sebanyak 386 orang. Pembersihan rutin juga dilakukan setiap minggu lewat kegiatan jumat bersih. ‘’Kita juga mengimbau masyarakat agar tak membuang sampah sembarangan,’’ imbau Madani.
Subbid Pengelolaan Sampah DLHK Provinsi NTB, Radius Ramli menimpali, pihaknya rutin mengontrol ke lapangan untuk memastikan tidak ada sampah di pinggir jalan. Terutama di jalan nasional dan provinsi. ‘’Ketika muncul lagi (sampah) kami komunikasikan untuk dibersihkan. Kalau kami tidak bisa tangani sendiri, kami koordinasikan dengan dinas lingkungan hidup setempat,’’ timpal Radius.
Radius juga mendorong kabupaten/kota untuk mengkoordinir penanganan sampah. Supaya pada gelaran MotoGP nanti, tidak ada lagi sampah yang masih bersarakan atau penumpakan di ruas-ruas jalan. Sedangkan sampah di dalam KEK Mandalika, tentu jadi tanggung jawab pengelola dalam hal ini PT ITDC. ‘’Untuk volume sampah di NTB rata-rata tembus 1.047 ton per hari. Angka ini terjadi perubahan setiap hari, tergantung armada dan kemampuan pengangkutan,’’ sebutnya.
Di sisi lain, Radius juga menyampaikan mengenai jumlah anggaran program zero waste yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Zul-Rohmi. Untuk tahun 2022 anggaran program zero waste dianggarkan melalui APBD murni sekitar Rp 57 miliar lebih. Dengan rincian, untuk anggaran yang dikelola DLHK sekitar 21 miliar lebih. Kemudian yang dikelola Dinas PUPR NTB sebesar Rp 36 miliar lebih yang diperuntukan untuk pembangunan fisik pengembangan TPA (landfill dan IPL) serta Jalan akses ke fasilitas insinerator LB3 medis di Sekotong Lombok Barat. “Kalau untuk di DLHK sendiri anggaran yang kita kelola sekitar 21 miliar lebih,” ungkapnya.
Dari besaran anggaran yang dikelola DLHK NTB, sambunnya, diperugunakan pembebasan lahan tempat pengelolaan sampah di TPA regional Kebon Kongok Lombok Barat sebesar Rp 6 miliar dengan luas lahan yang dibebeskan seluas 4,9 hektare. “Jadi Rp 15 miliar untuk oprasional di TPA dan DHLK,” sambungnya.
Lebih rinci dikatakan, dari jumlah anggaran oprasional tersebut, anggaran sekitar Rp 4,2 miliar lebih dikelola di seksi pengelolaan sampah. Dipergunakan, baik untuk penyediaan karung untuk kegiatan aksi bersih dan pemilahan sampah di masyarakat. Sosialisasi dan edukasi pilah dan olah sampah dari sumbernya. Kemudian, dukungan untuk sewa pengangkutan sampah untuk aksi bersih. Bantuan peralatan seperti, motor roda 3 pengangkut sampah, container sampah, mesin pencacah sampah organik. Serta untuk pembangunan pusat pengolahan sampah organik dengan menggunakan metode black soldier fly dan untuk kegiatan pendukung, makan minum rapat, ATK, penggandaan dan perjalanan dinas. “Dalam anggaran di Seksi juga termasuk untuk aksi bersih bersama masyarakat dan komunitas. Tapi tentunya sangat terbatas yang di kami hanya untuk 20 lokasi saja, karena pengangkutan sampah menjadi kewenangan kabupaten/kota,” katanya.
Kemudian, dari anggaran itu juga, dikelola di UPTD TPA Sampah Regional NTB sekitar Rp 17,1 miliar lebih. dipergunakan, baik untuk operasional TPA Regional Kebon Kongok, kemudian operasional TPST Regional Lingsar (BSF) dan operasional Pusat Pengolahan LB3 Medis Fasyankes di Sekotong. “Ini yang kami kelola di DHLK dari pagu anggaran APBD murni untuk program zero waste sekitar Rp 21 miliar. Ditambah anggaran yang dikelola Dinas PUPR sekitar Rp 39 miliar. Tapi saat ini sedang tahap refocusing, belum tahu berapa jumlah pengurangannya nanti,” pungkasnya. (sal)
