TANJUNG–Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah mengusulkan kebutuhan pupuk subsidi untuk petani pada 2022.
Sayangnya yang disetujui Kementerian Pertanian, jauh dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani. “Stok pupuk untuk 2022 aman, tapi pupuk subsidi alokasinya tidak sesuai dengan usulan E-RDKK,” ungkap Kepala DKPP KLU Tresnahadi kepada Radar Lombok, Jumat (21/1).
Pupuk urea subsidi yang diusulkan sebanyak 9.340 ton, namun yang dialokasikan 6.639 ton atau 71,80 persen dari usulan. Kemudian pupuk NPK subsidi yang diusulkan 11.415 ton, namun yang dialokasikan hanya 1.716 ton atau 15,03 persen. “Usulan ini kami serahkan sebelum tahun anggaran 2022 masuk, yang dialokasikan pemerintah pusat hanya segitu,” jelasnya.
Pendistribusian pupuk subsidi, nantinya dari distributor ke pengecer sesuai SK per kecamatan. Dan dikarenakan alokasi tak sesuai RDKK, maka jatah ke pengecer juga dikurangi.
Adapun harga pupuk subsidi yang diberikan tentu lebih rendah yaitu urea Rp 3.400 per kg sedangkan non-subsidi Rp 13.000 per kg. Sementara NPK subsidi Rp 2.300 per kg sedangkan non-subsidi Rp 8.000 per kg. “Memang jauh sekali perbedaan pupuk subsidi dan non-subsidi,” terangnya.
Jika nantinya pupuk subsidi habis di tengah jalan, maka petani dipersilakan membeli pupuk non-subsidi. Tetapi jelas, memberatkan petani. Apalagi lahan yang akan dipupuk itu luas. Biasanya untuk 40-50 are butuh 200 kg urea dan 100 kg NPK. Jika menghitung biaya pupuk, biaya bajak, biaya tanam, dan biaya pembersihan lahan, maka para petani hanya mendapatkan keuntungan tipis.
Terlebih di musim tanam pertama akan panen raya se-Indonesia, sehingga memengaruhi harga gabah. “Kalau harga pasti anjlok karena musim tanam pertama, banyak panen raya se Indonesia, itu yang akan memengaruhi harga gabah,” pungkasnya. (flo)
