Kami juga akan mengangkat guru honorer di sekolah swasta, tentu saja akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dan saya yakin kita mampu, proyek ratusan miliar hingga triliunan saja kita anggarkan setiap tahun. Masa untuk kesejahteraan guru kita tidak mau,” kata Suhaili.
Ketua Tim Pemenangan Suhaili-Amin, Hj Baiq Isvie Rupaeda menambahkan, guru honorer SMA/SMK/SLB sudah menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian. Mengingat, hal itu merupakan amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemprov bertanggung jawab tidak menelantarkan guru honorer.
“Tahun pertama jika Suhaili-Amin menang, kita rekrut 7 ribu guru honorer. Tahun kedua sebanyak 3 ribu, dan setiap tahun kita harus tetap buka. Ini memang amanah UU yang seharusnya kita lakukan, tinggal kita mau atau tidak saja. Kenapa penting setiap tahun, karena setiap tahun itu ada guru yang berhenti mengajar dan ada guru yang baru mengajar. Tinggal, nanti kita rumuskan konsepnya, guru yang kita angkat syaratnya apa.
Kita seleksi nanti dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, guru honorer harus diakomodir dan kesejahteraannya dijamin,” tutup wanita yang juga Ketua DPRD Provinsi NTB itu. (zwr)
