MATARAM—Rencana demonstrasi besar-besaran, Jumat (4/11), tak luput menjadi keperihatinan berbagai lintas elemen keyakinan di Kota Mataram. Aksi yang cenderung dianggap memanfaatkan sentiman agama itu dikhawatirkan berdampak terhadap ancaman kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Rabu (2/11), organisasi pemuda dari lintas keyakinan berkumpul memantapkan sikap terkait aksi tersebut. Beberapa organisasi yang terlibat dalam pertemuan itu yakni, Gerakan Pemuda (GP) Ansor NTB, Himma Budhi, PMKRI, GMKI. Lakpersdam NU dan PMII.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mataram, Aziz mengatakan, persoalan yang berkembang saat ini bukan lagi persoalan penistaan agama. Lebih dari itu, aksi yang akan dilangsungkan memiliki tendensi yang jauh lebih besar.
“Kita tidak dalam posisi mau ikut aksi dan mendukung Ahok. Tapi sikap kita lebih pada keutuhan NKRI tanpa ada kelompok yang memanfaatkan isu SARA,” ungkapnya.
Keutuhan NKRI, sambungnya, merupakan tugas nasional dan kewajiban bagi setiap anak bangsa. Keberagaman yang dimiliki Indonesia saat ini disebutnya harus dirawat dengan mengembangkan semangat toleransi dan saling menghargai.
Hal sama juga disampaikan Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Hendikus Tipa. Ia sangat setuju jika kasus Ahok tetap diproses hokum. Namun demikian, aparat hokum harus diberikan kesempatan bekerja.
“Bukan sebaliknya dengan terus menggiring isu ini ke ranah SARA. Jika sampai itu terjadi, kebhinekaan kita di negara ini akan dipertaruhkan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua GP Ansor NTB, H Zamroni Aziz lebih menekankan pada sikap dan keteladanan yang ditunjukan Rasululloh Saw sebagai panutan umat Islam. Katanya, ketika Rasululloh menghadapi masalah, tak sekali pun ia kembali ingin melukasi perasaan orang yang memusuhinya.
Baginya, kasus Ahok yang digembar-gemborkan saat ini sangat bermuatan politis dan ingin memenangkan pasangan calon tertentu dalam pilkada Jakarta. Yang diuntungkan dalam kasus ini adalah pihak-pihak tertentu yang berhasil menggiring opini masyarakat dengan memanfaatkan isu SARA.
Sejarah berdirinya NKRI, lanjutnya, tidak bisa dipisahkan dari andil NU dan Muhammadiyah. Selaku pihak yang memahami sejarah, dirinya tak sudi jika negara ini dicabik-cabik dengan menggiring keluguan umat Islam. “Kok buru-buru organisasi yang tidak pernah ikut mendirikan bangsa ini sekarang mau memecah belah kita. Kita akan lawan itu,” tegasnya.
Ia juga meminta organisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersikap dengan kondisi bangsa saat ini. Permintaan ini disampaikan karena organisasi tersebut tak kunjung menunjukan sikapnya. Dirnya khawatir jika FKUB tersu berdiam diri, akan membuat masyarakat kian terombang ambing dan bingung.
Kekhawatiran juga diungkapkan Ketua Lakpersdam NU NTb, Muhammad Akbar Jadi. Perang opini terhadap kasus dugaan penistaan agama ini sudah menjadi isu mainstream. Parahnya isu ini menjalar di ruang media sosial yang dihuni berbagai elemen masyarakat dengan beragam latar belakang pendidikannya.
“NUkan tidak mungkin, ibu-ibu, tukang ojek dan yang lain-lainnya bisa tersulut isu SARA. Kita sangat sayangkan itu,” ujarnya.
Tak jauh beda, Ketua Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Himma Budhis) Mataram, Bebin Dharma, mengaku prihatin dengan kasus ini. Sebagai orang luar dan non muslim, ia mengaku enggan berkomentar karena khawatir akan menimbulkan tafisr yang bias. Namun begitu, baginya, pihak manapun yang menggelorakan isu SARA tidak bisa diberikan toleransi. Pihak-pihak ini disebutnya akan mengancam persatuan dan kesatuan warga negara Indonesia.
Mengakhiri peremuan itu, Sekretaris GP Ansor NTb, Irpan Suriadiata malah lebih vulgar mengecap aksi 4 November tidak lepas dari pesanan politik. Menurutnya, aksi tersebut semata-mata untuk ingin memenangkan calon tertentu di pilkada Jakarta. (rzq)
