Jangan Biarkan Uang Daerah Nganggur di Bank

MATARAM-Meski mengaku mendapat PAD dari menyimpan dana daerah di bank, namun Komisi XI DPRI-RI menyarankan pemerintah daerah segera menyerap dana terutama yang berasal dari APBN.

Hal ini disampaikan anggota Komisi XI DPR-RI Dapil NTB H. Wilgo Zaenar kemarin. Ia misalnya meminta Kota Mataram segera bisa menyerap atau merealisasikan dana tersebut untuk masyarakat. Menurutnya, penyerapan dana akan bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.” Dana daerah harus segera diserap, jangan dibiarkan lama nganggur,” tegas Wilgo saat ditemui dalam kegiatan bersama Walikota Mataram di Mataram.

Ia menjelaskan, bagaimanapun juga penyerapan dana daerah menjadi bagian dari penunjang pergerakan ekonomi. Sebab dana yang berasal dari pusat tidak selamanya peruntukannya hanya untuk pembiayaan proyek-proyek yang ada di daerah.” APBN maupun APBD tidak hanya untuk pembiayaan proyek,” ungkapnya.

Kalau sampai saat ini dana tersebut belum juga dimanfaatkan maka dana yang sudah dipungut dari rakyat belum bisa dirasakan manfaatnya.”Masyarakat harus bisa segera merasakan manfaat dari uang yang sudah ditarik oleh negara.” paparnya.

Baca Juga :  Penukaran Uang, BI Siapkan Layanan Kas Keliling

Ketua Gerindra NTB ini menyarankan Pemkot Mataram untuk jangan lama-lama membiarkan dana tersimpan di bank meski Pemkot mendapat bunga dari menyimpan uang di bank baik dalam bentuk Giro, Deposito maupun yang lainnya. Sebab uang yang didapat dari hasil menyimpan di bank tidak bisa memberi nilai tambah baik dari segi pembangunan, infrastruktur dan ekonomi.

Di dalam manajemen pengelolaan keuangan pemerintah memang sudah sepakat pemanfaatan keuangan daerah dengan DPR, namun ketika  pemerintah sudah menerima dana dari pusat sebaiknya dana tersebut bisa percepat  realisasinya dalam bentuk program-program, jangan dibiarkan terlalu lama tersimpan di bank.

Kalau alasannya karena pada awal sampai pertengahan tahun belanja daerah tidak terlalu banyak sehingga menyisakan dana, Willgo meminta pemerintah daerah bisa membuat kebijakan program atau formulasi program untuk bisa menyerap dana di awal tahun. Selama ini memang pada awal tahun program pembangunan fisik belum ada, maka kedepannya harus dirumuskan mekanisme kerja agat serapan anggaran bisa lebih baik lagi.

Baca Juga :  Kebutuhan Uang Lebaran di NTB Tembus Rp2,64 Triliun

Sementara itu Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengatakan, sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan sudah berapa angka serapan APBD Kota Mataram. Tetapi kalau mengacu dari tahun-tahun sebelumnya, serapan APBD Kota Mataram biasanya mencapai 90 persen lebih sampa akhir tahun.” Saya belum terima laporan soal APBD,” kata Ahyar.

Ia mengatakan untuk APBD Kota Mataram 2016 ini, ia sudah meminta ada penahanan pengeluaran APBD, karena pihaknya ingin melakukan evaluasi.”Saya sudah minta dievaluasi, makanya sedikit ditahan,” paparnya.

Alasannya, APBD yang tengah berjalan saat ini produk dari penjabat walikota dulu. Ahyar menambahkan, kalau memang sudah saatnya, dana yang dimiliki pasti akan disalurkan untuk program pembangunan. Dirinya juga tidak mau membiarkan uang daerah terlalu lama.” Kalau sudah tidak ada masalah, pasti akan dimanfaatkan,”ungkapnya.(ami)

Komentar Anda