Jamkrida NTB Sebaiknya Dikonversi Jadi Syariah

Dr Riduan Mas’ud (DOK/ RADAR LOMBOK)

MATARAM – Keberadaan Perusahaan Daerah (Perusda) PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing saat ini usahanya hanya mengandalkan penjaminan kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB dan beberapa BPR swasta lainnya. berbeda dengan sebelumnya, ketika Bank NTB masih konvensional, Jamkrida NTB menjadikan bank pembangunan daerah tersebut sebagai mitra penjaminan terbesar. Namun, kini, kemitraan Jamkrida NTB dengan Bank NTB Syariah sudah tidak bisa lagi, karena lembaga penjaminan kredit milik daerah itu tidak bisa memberikan penjaminan kredit, karena masih berstatus konvensional. Sementara Bank NTB sudah ful berstatus usaha syariah.

Melihat kondisi tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Riduan Mas’ud mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk segera melakukan konversi Jamkrida NTB dari konvensional menjadi usaha syariah.

BACA JUGA :  Pengusaha Tolak Kebijakan Perusahaan Rugi Dikenakan Pajak

“Sudah semestinya Jamkrida NTB Bersaing itu dikonversi menjadi syariah. Karena core bisnisnya itu ada di Bank NTB Syariah, yang juga Perusda NTB,” kata Riduan Mas’ud, Senin (27/9).

Menurut Riduan, perusahaan penjaminan milik daerah ini memiliki peluang besar menyetor pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kini setelah Bank NTB bertransformasi menjadi syariah, otomatis sumber pendapatan dari penjaminan kredit di Bank NTB Syariah hilang. Dan kini, Jamkrida yang masih berstatus konvensional, hanya mengandalkan BPR NTB dan beberapa BPR swasta untuk menjadi penjamin. Namun, tentu angkanya jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan posisi Bank NTB Syariah.

BACA JUGA :  Kenaikan Pajak Orang Kaya Bisa Ganggu Ekonomi Lokal

Oleh karena itu, sudah semestinya Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah bersama DPRD NTB berpikir bagaimana mempecepat proses konversi PT Jamkrida NTB Bersaing menjadi Syariah, agar peluang bisnis penjaminan di Bank NTB Syariah bisa didapatkan dan dioptimalkan dan nantinya juga berujung pada keuntungan Pemprov NTB dan kabupaten/kota selaku pemegang saham mendapatkan deviden lebih besar untuk membangun daerah.

“Jika belum bisa menjadi syariah secara penuh, Jamkrida NTB bisa dibuatkan unit usaha syariah (UUS) sebelum di konversi secara total,” sarannya. (luk)