MATARAM – PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing kinerja tahun 2016 menunjukan performa yang cukup menggembirakan, Meski belum berusia lima tahun, kinerja dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB yang bergerak di bidang usaha penjaminan kredit ini telah membuktikan kepada pemegang saham dengan membukukan laba bersih hingga Rp878 juta.
Meski dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini memberikan kinerja bukti nyata, tidak demikian dengan perhatian pemerintah daerah selaku pemegang saham. Permintaan penyertaan modal dalam APBD untuk mencukup minimal Rp50 miliar hingga Agustus 2017 ini dalam APBD 2017 ternyata nihil.
Sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan RI tentang modal inti minimal untuk lembaga penjaminan daerah minimal Rp50 miliar harus dipenuhi dalam waktu lima tahun, ternyata akan berat bagi PT Jamkrida NTB Bersaing. Pasalnya, modal inti yang hingga saat ini dimiliki Jamkrida NTB baru Rp32 miliar yang berasal enam pemerintah daerah selaku pemegang saham.
[postingan number=3 tag=”ekonomi”]
“Jamkrida NTB Agustus 2017 ini sudah berusia 5 tahun yang sesuai ketentuan harus miliki modal inti Rp50 miliar minimal. Kami tentunya sangat berharap dalam APBD perubahan 2017 dari pemegang saham bisa terkumpul Rp18 miliar,” kata Direktur Utama PT Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manticha, Sabtu (18/3).
Indra mengatakan, pada tahun 2016, realisasi penjaminan yang diberikan PT Jamkrida cukup tinggi, hingga 250 miliar. Penjaminan kredit tersebut hanya masih terfokus di Bank NTB dan BPR NTB yang ada di sejumlah daerah di NTB utamanya pemerintah kabupaten/kota yang sudah memiliki saham di PT Jamkrida.
Jika melihat realisasi penjaminan pada tahun 2016, hampir 65 persen berada di sektor produktif yang ada di BPR NTB. Sementara untuk penjaminan kredit produktif di Bank NTBÂ sekitar 20 persen.
Selain melakukan penjaminan di sektor kredit produktif, Jamkrida NTB juga memberikan penjaminan untuk kredit konsumtif serta kredit multiguna dan kredit proyek infrastruktur dari perusahaan yang ada di Bank NTB. “Untuk tahun 2017 ini kami targetkan realisasi penjaminan naik 50 persen, seiring dengan target laba Rp1,4 miliar,” sebut Indra.
Indra memastikan realisasi penjaminan pada tahun 2017 masih sama seperti tahun 2016 dengan mengandalkan Bank NTB dan BPR NTB. Hal tersebut lebih disebabkan karena kondisi permodalan yang masih sangat minim, menyebabkan Jamkrida NTB belum bisa diterima oleh lembaga perbankan umum yang lebih besar lainnya untuk bermitra.
Karena terkendala persoalan permodalan yang terbatas, kata Indra, menjadi ‘penghalang’ Jamkrida NTBÂ dalam melakukan ekspansi ke penjaminan perbankan yang lebih luas. Padahal, potensi untuk menjalin kemitraan dengan perbankan umum nasional dan lembaga pembiayaan lainnnya sangat terbuka lebar. “Karena keterbatasan modal, makanya mitra masih mentok di bank milik pemerintah daerah saja untuk penjaminan,” ujarnya.
Indra menambahkan, pada tahun 2017 ini pihaknya dalam meraih target peningkatan penjaminan 50 persen dari tahun 2016 lalu, pihaknya akan ekpansi penjaminan ke kabupaten/kota terutama yang sudah masuk sahamnya di PT Jamkrida NTB Bersaing. Saat ini PT Jamkrida NTB terus memperkuat sistim jaringan Information Teknology (IT) dalam mendukung kelancaran penjaminan berbasis teknologi.
“Potensi penjaminan di kabupaten/kota sangat besar. Maka itu, akan kami optimalkan di tahun 2017 ini, meski modal usaha masih sangat terbatas,” pungkasnya. (luk)
