MATARAM—Momentum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang pendidikan SMA tahun ini nampak kontras. Beberapa sekolah yang berlatar belakang keluarga ekonomi menengah ke atas jarang diminati calon peserta didik dari jalur prasejahtera.
Sebut saja seperti di SMAN 1 Mataram dan SMAN 2 Mataram. di dua sekolah ini, calon peserta didik dari jalur prasejahtera sangat jarang.
“Tidak begitu banyak siswa yang mendaftar lewat jalur prasejahtera,” kata Kepala SMAN 1 Mataram sekaligus Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram, H. Lalu Fatwir Uzali, Sabtu (8/7).
Ia mengaku tidak tahu persis apa penyebabnya calon peserta didik jalur prasejahtera kurang berminat di dua sekolah tersebut. Alih-alih mendaftar lewat jalur prasejahtera, calon siswa justru disebutnya banyak memilih jalur prestasi.
Fatwir menyebutnya, kuota jalur prestasi banyaknya 20 persen. Jumlah pendaftar yang di jalur ini disebutnya telah melebihi kuota yang telah ditetapkan.
SMAN 1 Mataram, disebutnya mencakup dua kecamatan di Kota Mataram. Minimnya calon siswa yang mendaftar lewat jalur prasejahtera disebutnya bukan sebagai jaminan bahwa di dua kecamatan itu tidak ada warga miskin.
“Kota tidak menjamin dan tidka berani menyebut jika di dua kecamatan ini tidak ada masyarakat miskin,” tegasnya.
Meski jalur prasejahtera tidak terisi penuh, terangnya, pihaknya tidak mengaku khawatir. Ini karena sudah ada regulasi bahwa jalur tersebut tidak harus dipaksakan untuk terisi.
Senada, Kepala SMAN 1 Sakra Lombok Timur, H. Sarafudin mengatakan, jalur prestasi lebih banyak terisi ketimbang jalur prasejahtera. Kondisi ini disebutnya sebagai uapaya masyarakat membuktikan jika anak-anak mereka memiliki kemampuan akademik yang lebih.
“Tapi tetap kita harapkan banyak pendaftar yang masuk lewat jalur prasejahtera tersebut. Agar masyarakat yang kurang mampu juga terakomodir,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H. Muhammad Suruji mengatakan, tidak menjadi persoalan jika tidak adanya masyarakat yang memasukkan anaknya lewat jalur prasejahtera. Seandainya ada sekolah yang kuota jalur prasejahteranya nol persen pun tidak akan dipermasalahkan.
Hanya saja dalam hal ini ia tetap tegaskan agar setiap kepala sekolah harus memastikan masyarakat di sekitar mereka. Mengingat jumlah kuota untuk jalur prasejahtera telah diatur oleh Pergub.
“Tujuan supaya semua masyarakat bisa menikmati jenjang pendidikan terutama di wilayah zona yang sudah ditentukan,” jelasnya.
Suruji berharap, semua kepala SMA negeri di NTB sesekali turun secara langsung ke masyarakat. “Tidak jadi masalah kok, kalaupun jumlahnya nol persen yang masuk lewat jalur prasejahtera, asalkan kepala sekolah setempat memastikan kondisi itu benar,” tandasnya. (cr-rie)
