GIRI MENANG – Jalan kabupaten yang ada di Desa Sekotong Timur yang menghubungkan dua Desa yakni Desa Mareje Timur dan Desa Mareje Kecamatan Lembar rusak parah.
Jalan sepanjang 3 – 4 kilometer lebih menjadi atensi serius kalangan DPRD Lombok Barat. Komisi III DPRD Lombok Barat turun melihat kondisi jalan yang telah bertahun-tahun dikeluhkan warga itu.
Pemda didesak segera menangani infrastruktur dasar tersebut. Jajaran Komisi III DPRD Lombok Barat bersama pejabat Dinas PU, Kades dan warga turunke titik-titik jalan yang rusak parah. Banyak titik berlubang dan kubangan lumpur. Ketua Komisi III Fauzi menegaskan bahwa pihaknya turun dalam rangka menindaklanjuti keluhan dan laporan masyarakat. “Setelah kami cek jalan itu (Sekotong Timur -Mareje) kondisinya memang sangat parah. Ada juga jembatan di Mareje itu putus diganti pakai kayu, itu membahayakan warga,” katanya.
Dari keterangan pihak desa, kondisi jalan yang rusak sudah lama. “Sudah puluhan tahun rusak, karena itu kami meminta Dinas PU untuk memprioritaskan jalan ini,” tegasnya.
Pasalnya yang menjadi keluhan warga, usulan perbailan jalan ini sering masuk Musrenbang baik tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten namun tidak pernah terealisasi. “Usulan muncul tapi tiba-tiba tahun berikutnya hilang,” tuturnya.
Kerusakan jalan itu menghambat semua lini. Baik sektor ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Bahkan, para guru dan murid sering mengalami kecelakaan menuju sekolah. “Di sana ada beberapa sekolah, guru dan muridnya sering kecelakaan di jalan itu,”ungkapnya.
Anggota dewan lainnya, Heri Irawan, mengatakan bahwa kerusakan jalan kabupaten itu diperkirakan sepanjang 3-4 kilometer. “Yang rusak itu sekitar 3-4 kilometer, jalan itu tidak hanya digunakan masyarakat, tapi oleh para wisatawan. Itu akses terdekat dari Lobar ke Loteng,” kata politisi PAN asal Mareje ini.
Akibat jalan rusak itu, banyak warga yang kecelakaan. Ia mendesak agar harapan warga yang telah lama menantikan jalan itu diperbaiki segera direalisasikan Pemda. “Kami dan masyarakat berharap itu jadi skala prioritas tahun 2025,” tegasnya.
Bahkan sebelumnya juga usulan jalan ini masuk Musrenbang namun tidak ada realisasi. Warga sudah gerah dengan kondisi ini sehingga perlu menjadi atensi Pemda. “Sebab kalau tidak masuk, masyarakat akan bertindak, karena masyarakat sudah geram dijanji-janjikan,”imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas PUTR Lobar H.Lalu Winengan mengatakan bahwa akses jalan tersebut akan diupayakan pihaknya baik melalui skema baik dari APBD maupun pusat. Yang jelas Pemda berupaya menangani jalan tersebut.” Tetap kita upayakan,”jawabnya singkat.(ami)
