Jaksa Sita Alsintan Milik Kelompok Tani

SITA : Jaksa menyita Alsintan yang telah dibagikan kepada beberapa kelompok tani dan UPJA di Lotim.

SELONG – Kejaksaan Negeri Lombok Timur menyita alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang sudah dibagikan kepada 21 kelompok tani dan 3 Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) di Lotim. 

Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Wasita, mengatakan, penyitaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyidikan.  Pada Selasa (16/2). penyitaan alsintan dilakukan di beberapa kelompok tani dan UPJA di Kecamatan Suela. “Ada di Desa Ketangga, Suela, dan Perigi. Yang kita sita itu traktor roda dua dan roda empat,” kata  Wasita yang ditemui di Mataram, Rabu (17/2).

Selain di Suela, sebelumnya penyitaan juga sudah dilakukan di beberapa kelompok tani dan UPJA yang sudah mendapatkan bantuan Alsintan berupa traktor, pompa air, sprayer pertanian, dan rice transplanter. 

Kalau total keseluruhan yang sudah disita Wasita tidak bersedia menyebutkan secara rinci. “Nanti coba saya cek datanya dulu. Saya lupa totalnya,” ungkapnya.

Wasita mengatakan, unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus ini sudah jelas.

Hal ini berkaitan dengan pelanggaran  juklak-juknis yang diatur oleh Ditjen Prasarana dan Sarana ( PSP) Pertanian Kementan RI.

Dimana dalam juklak-juknis yang ada pihak  yang menentukan penerima alsintan adalah Ditjen PSP Kementan. Itu berdasarkan usulan dari Dinas Pertanian di daerah. Tetapi dinas di daerah tidak pernah mengusulkan kelompok tani penerima alsintan. “ Mereka yang menentukan sendiri penerima kelompok tani,” jelasnya.

Dalam penyaluran Alsintan kepada beberapa kelompok tani dan UPJA kata Wasita, juga ada pelanggaran. Dimana dalam satu kelompok tani atau UPJA hanya diperbolehkan mendapat satu item saja tetapi nyatanya ada yang mendapatkan lebih. Padahal secara aturan kata Wasita, jelas itu tidak diperbolehkan.

“ Siapa yang mengatur ini tentu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti,” ungkapnya.

Penetapan tersangka pun kata Wasita, tinggal selangkah lagi.Tinggal kini menunggu hasil audit BKPP.Jika hasilnya keluar pihaknya pun segera melakukan gelar perkara guna penentuan tersangka.

Pasal yang memungkinkan untuk menjerat tersangka dalam kasus ini yaitu  pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). 

Untuk diketahui anggaran pengadaan Alsintan yang diusut ini adalah pengadaan tahun 2018.

Dimana anggaran pengadaan Alsintan itu bersumber dari Ditjen PSP Kementan RI.

Khusus alsintan yang disalurkan di Lotim anggarannya mencapai Rp 2 miliar. (der)