Jaksa Lanjutkan Penahanan Mantan Kabid Minerba

DITAHAN: Trisman (rompi tahanan) dikawal penyidik Pidsus Kejati NTB, dengan tangan diborgol, berjalan menuju mobil tahanan yang akan mengantarkan ke Lapas Kelas IIA Kuripan. (DOK)

MATARAM—Mantan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB 2023, Trisman kembali ditahan. Penahanan Trisman dibawah wewenang jaksa penuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “Iya, jaksa penuntut melanjutkan penahanan tersangka,” kata Kasi Penkum Kejati NTB, Efrien Saputera, Senin (19/2).

Penahanan Trisman dititipkan di Lapas Kelas II A Kuripan Lobar, untuk penahanan pertama selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan jaksa penuntut setelah menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. “Berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap (P21), sehingga penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut,” ucapnya.

Trisman yang juga mantan staf di Samsat Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat itu menjadi tersangka di kasus dugaan korupsi tambang pasir besi di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Lotim yang dilakukan PT Anugerah Mitra Graha (AMG), tahun 2021-2021.
Sebagai tersangka, Trisman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 11 Jo Pasal 12 hurup a Jo Pasal 12 huruf B UU RI No. 2p Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Trisman menambah deretan nama yang terseret dalam kasus ini. Totalnya mencapai 8 orang. Tersangka lainnya yang kini berstatus terdakwa ialah Kepala Dinas (Kadis) ESDM NTB periode 2021-2023; Zainal Abidin, Kadis ESDM NTB periode 2013-2021; Muhammad Husni, Kabid Minerba 2022; Syamsul Ma’rif.

Ketiga mantan pejabat ESDM NTB tersebut telah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp 200 juta subsider 2 bulan oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Selanjutnya, Direktur PT AMG Po Suwandi, Kacab PT AMG Rinus Adam Wakum. Dua orang ini juga telah divonis pidana penjara oleh hakim. Po Suwandi dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan. Dan juga membebankan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 17,7 miliar subsider 6 tahun.

Sedangkan Rinus Adam Wakum dengan pidana penjara selama 14 tahun dan denda Rp 650 juta subsider 6 bulan. Juga membayar uang pengganti kerugian negara Rp 8,22 miliar subsider 5 tahun.
Kemudian tersangka lainnya, mantan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok; Sentot Ismudiyanto Kuncoro, dan terakhir perwira jaga Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok; Suharmaji. Penanganan kasus dua orang ini sudah bergulir dipersidangan.
Trisman, sebelum ditetapkan tersangka, terhitung dua kali memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Pertama untuk terdakwa Po Suwandi dan Rinus Adam Wakum. Ke dua untuk terdakwa Zainal Abidin dan Syamsul Ma’rif.

Dipersidangan, terkuak Trisman menerima uang dari terdakwa Rinus Adam sebesar Rp 20 juta. Uang yang mengalir ke kantong pribadinya itu diterima dua kali. Pertama sebelum terbitnya surat keterangan yang ditandatangi terdakwa Zainal Abidin pertanggal 27 April 2022, sebesar Rp 5 juta.

Uang itu diterima di kantor ESDM NTB. Ke dua di Hotel Lombok Plaza Rp 15 juta, yang diterima setelah surat yang dijadikan dasar oleh PT AMG untuk pengapalan hasil tambang pasir besi jadi. Surat keterangan itu berisikan bahwa rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) PT AMG yang dimohonkan ke Kementerian ESDM masih dalam proses evaluasi.

Tidak hanya itu, Trisman juga mengakui pernah menerima transferan dari Rinus Adam Rp 35 juta. Uang itu ditransfer Rinus Adam ke rekening salah satu pegawai kontrak ESDM NTB, bernama Desta Atmi Ulfa. Pengakuannya, uang Rp 35 juta diminta ke Rinus Adam atas perintah Zainal Abidin, selaku kepala dinas untuk menyokong gelaran MXGP Samota 2022.

Tidak hanya itu, terungkap juga Trisman menggunakan rekening pribadi Desna untuk menampung sejumlah transferan dari sejumlah orang yang mencapai ratusan juta.

Diketahui, kasus yang menjerat para tersangka itu, terungkap bahwa pengerukan yang dilakukan PT AMG di Dusun Dedalpak, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya tersebut tanpa mendapatkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM. Aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa RKAB itu berlangsung dalam periode 2021 sampai 2022.

Dengan tidak ada persetujuan itu, mengakibatkan tidak ada pemasukan kepada negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Berdasarkan hasil audit BPKP NTB, kerugian negara yang muncul sebesar Rp 36 miliar. (sid)

Komentar Anda