Jaksa Gali Indikasi PMH Kasus Perjalanan Dinas DPRD KLU

Ida Bagus Putu Widnyana (ROSYID/RADAR LOMBOK)

MATARAM–Kasus perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih terus berlanjut. Kini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram tengah menggali lebih dalam terkait perbuatan melawan hukum (PMH)-nya.
Pengusutan lebih dalam oleh bidang pidana khusus (pidsus) itu, setelah menerima pengalihan penyelidikan dari Bidang Intelijen. “Awalnya kami lakukan penyelidikan di intel, sekarang sudah di bidang pidsus. Kalau sudah naik penyelidikan pidsus, nanti akan lebih didalami,” kata Kasi Intel Kejari Mataram Ida Bagus Putu Widnyana.

Pendalaman penyelidikan di bidang pidsus ini untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi PMH pada kasus yang ditangani tersebut. Ketika kasus tersebut masih di bidang intel, sekitar 28 orang diklarifikasi. Selain itu pihaknya juga sudah mendapatkan dokumen berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. “Kalau ditemukan PMH akan ditingkatkan tahapnya ke penyidikan,” ujarnya.
Pengusutan yang dilakukan Kejari Mataram ini juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) KLU 2021.

BPK menemukan dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas DPRD KLU senilai Rp 195.976.000. Rinciannya yaitu kelebihan pembayaran biaya penginapan senilai Rp 194.176.000 dan kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas dengan tujuan pelatihan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp 1.800.000.

Selain dana tersebut, temuan lainnya yaitu tunjangan transportasi yang nominalnya mencapai Rp 297.000.000 di tahun 2021. Tunjangan transportasi ini untuk tiga ketua komisi yakni Fajar Marta, Narsudin dan Artadi, waktu itu. Ketiganya disebut-sebut menggunakan mobil dinas, tetapi menerima tunjangan transportasi. (cr-sid)

Komentar Anda