Jaksa Didesak Usut Tuntas Kasus Proyek Puskesmas Awang

HEARING: Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Lidik NTB saat melakukan hearing di kantor Kejari Lombok Tengah, Kamis (28/10). (M HAERUDDIN/RADAR LOMBOK)

PRAYA – Puluhan massa yang tergabung dalam LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik) NTB mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Kamis (28/10). Mereka datang untuk meminta kejelasan terkait penanganan kasus robohnya Puskesmas Awang Kecamatan Pujut yang tengah ditangani pihak Kejari.

Ketua LSM Lidik NTB, Sahabudin menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh jaksa yakni diantaranya terkait dengan langkah hukum yang dilakukan pihak Kejari terhadap pengembangan kasus penyelidikan yang sudah ditangani. Mereka meminta agar jaksa serius dalam menangani persoalan ini. “Jika dilihat dari konstruksi bangunan, kami menduga puskesmas tersebut dikerjakan tidak sesuai spesifikasi dan mekanisme. Sehingga kami juga datang ingin tau sejauh mana pengembangan penanganan kasus yang sedang ditangani kejari ini,” ungkap Sahabuddin saat hearing, kemarin.

Dari hasil investigasi yang mereka lakukan, mereka menemukan beberapa indikasi dugaan penyalahgunaan uang negara pada pembangunan Puskesmas Awang tersebut. Selain pengerjaannya yang diduga tidak sesuai spesifikasi, ia juga menemukan adanya dugaan kejanggalan dan penyimpangan bahan material yang digunakan. “Misalnya bangunan tersebut seharusnya menggunakan rangka baja, namun di lapangan ditemukan hanya menggunakan besi dan aluminium semata. Ini jelas-jelas pengerjaannya sudah asal-asalan dan ada indikasi pidana,” tambahnya.

BACA JUGA :  Pemda Didesak Pecat Plt Kades Lekor

Parahnya lagi setelah adanya aduan dan laporan dari masyarakat, baru kemudian pihak rekanan melakukan perbaikan terhadap beberapa ruas bangunan yang roboh. Sedangkan jika mengacu dari aturan yang ada, sudah jelas masa pemeliharaannya sudah lewat. Pasalnya, bangunan Puskesmas Awang ini dikerjakan pada tahun 2020 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 6 miliaran. “Lalu dana perbaikan ini sumbernya dari mana. Jadi apapun alasannya, kami minta kasus ini diusut tuntas agar ada efek jera bagi pihak-pihak yang mau menguntungkan diri sendiri,” tegasnya.

Di samping itu juga, pihaknya meminta kepada Kejari untuk memeriksa dan meminta keterangan kepada pihak Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lombok Tengah terhadap persolan ini. Karena beberapa pembangunan puskesmas yang ada di Lombok Tengah masih banyak yang diduga rusak. Persoalan-persoalan seperti ini harus segera ditindaklanjuti, terlebih bangunan ini merupakan fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat. “Kejari jangan hanya bisanya cuma menuntaskan kasus-kasus teri, tapi kasus-kasus besar ngambang bahkan hilang ditelan bumi. Jangan sampai Kejari Lombok Tengah masuk angin dalam penanganan kasus ini. Begitu juga dengan dugaan-dugaan tindakan korupsi lain yang sedang ditangani,” tambahnya.

BACA JUGA :  75 Peserta Ikuti Pelatihan Senam Perdana

Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah, I Gusti Putu Suda Adnyana menanggapi, pihaknya sudah turun melakukan kroscek ke lapangan terkait proyek Puskesmas Awang ini. Bahkan sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa pihak. Namun hasilnya belum bisa disampaikan secara detail ke publik karena masih dalam tahapan penyelidikan. “Saat ini kami sedang meminta tim ahli untuk melakukan audit dan pengecekan terhadap bangunan puskesmas ini secara keseluruhan, tapi hasilnya belum keluar,” tegasnya.
Sementara terkait rekanan yang mau memperbaiki bangunan puskesmas yang rusak tersebut, menurutnya sah-sah saja. Artinya ada itikad baik dari pihak rekanan untuk bertanggung jawab. “Walaupun ada perbaikan, itu tidak menyurutkan kinerja kejaksaan untuk terus melakukan pemanggilan dan pemeriksaan selanjutnya. Intinya kami tetap bekerja secara profesional,” tegasnya.  (met)