MATARAM – Salah satu tempat penyelenggaran even skala nasional Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025 yakni di Kota Mataram yang akan digelar pada 26 Juli sampai 1 Agustus 2025 mendatang. Namun sayang, masih banyak persiapan yang belum matang, termasuk soal tata kebersihan. Jalur-jalur utama tampak mencolok sampah masih banyak menumpuk.
Salah satu tempat mencolok tumpukan sampah di Jalan Majapahit, depan gedung lama perpustakan daerah. Setiap hari selalu menumpuk sampai meluber ke jalan utama. Sampah dari saluran drainase diangkat petugas PUPR Kota Mataram dan diletakan diatas trotoar. Persoalan ini sudah lama dikeluhkan warga setempat. Warga Seruni, Muhammad Hamdi persoalan sampah menumpuk bukan kali pertama, sampai tengah jalan utama pernah terjadi saat hujan deras. ‘’Apalagi saat ini, Kota Mataram kita tahu jadi tuan rumah FORNAS even nasional. Sudah saatnya, untuk dibersihkan karena menumpuk di median jalan utama,’’ kesalnya kepada Radar Lombok, Selasa (1/7).
Persoalan sampah ini terus disuarakan karena beberapa event skala nasional Kota Mataram jadi tuan rumah. Hanya persoalan sampah, kedepanya tentunya menjadi sorotan dari luar daerah. Apalagi event skala nasional tentunya akan dihadiri ribuan orang dari luar daerah. ‘’Ini harus dibersihkan, jangan sampai terus menumpuk setiap hari. Saluran utama dari arah gomong tersebut kerap macet karena persoalan sampah,’’ ujarnya.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi III DPRD kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron mengatakan, masalah sampah di Kota Mataram yang semakin mendesak, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) Sandubaya dan pembatasan pembuangan ke TPA Regional Kebon Kongok.
Ia menganggap penerapan insinerator sebagai solusi jangka pendek yang perlu dipertimbangkan, namun juga meragukan efektivitas rencana pembangunan insinerator di setiap kecamatan. Gufron menekankan pentingnya percepatan perubahan anggaran untuk penanganan sampah dan meminta Wali Kota Mataram untuk melobi agar lahan di Kebon Talo bisa kembali direalisasikan.
Gufron mendesak percepatan perubahan anggaran untuk mengatasi krisis sampah yang mendesak Wali Kota Mataram untuk melobi agar lahan di Kebon Talo dapat direalisasikan kembali. Komisi III DPRD Kota Mataram menanyakan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diketahui bahwa anggaran tersebut ternyata belum tersedia. “Kita sudah siapkan anggaran, tapi setelah ditanya ke PUPR, anggarannya tidak ada,” jelasnya.
Namun, DLH Kota Mataram kemudian mengusulkan insinerator sebagai alternatif mengurai sampah.Meski begitu, Gufron mengingatkan bahwa teknologi serupa pernah dicoba di TPST Sandubaya namun hasilnya tidak efektif. ‘’Kita ingin langkah cepat, jangan sampai terus menumpuk di jalan-jalan utama,’’ singkatnya. (dir)
