MATARAM –Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah akhirnya angkat bicara soal wacana anggota DPRD NTB untuk menggunakan hak interpelasi atas kepemimpinannya.
Gubernur mengganggap wacana yang dilontarkan anggota DPRD itu hal yang biasa saja. Hak interpelasi merupakan hak untuk bertanya yang melekat pada setiap anggota legislatif ketika menemukan suatu keraguan dalam kinerja pemerintah karena hal itu dilindungi konstitusi. “Ya saya kira kalau interpelasi, karena saya pernah lama jadi anggota dewan suatu hal yang wajar, biasa-biasa saja,”ujar santai Kamis (28/1/2021).
“Jadi hak interpelasi itu satu hal yang wajar. Tapi yang saya dengar apa yang ditanyakan (anggota dewan) itu sudah coba dijelaskan. Jadi sudah pada ngerti lah hal itu, sehingga tidak perlu ada lagi hak interpelasi,” tambahnya.
Salah satu pemicu sejumlah anggota dewan melontarkan wacana hak interpelasi ini karena anggaran pokok pikiran (Pokir) dewan tahun 2020 yang tidak kunjung direalisasikan. Gubernur pun berjanji akan segera menyelesaikannya. “Ya segara coba kita tuntaskan,”tegasnya.
Dia memahami menjadi anggota dewan itu sebenarnya tidak gampang. Saat anggota dewan datang menggunjungi konstituennya, lantas ditagih macam-macam. Sering kali masyarakat juga tidak bertanya soal peraturan daerah (Perda) ataupun undang-undang. Tetapi apa yang bisa disumbangkan anggota dewan ke konstituennya. ” Jadi wajar kalau kemudian keterlambatan pokir itu (jadi) bermasalah. Tapi mudah-mudahan dengan komunikasi baik dan sudah ada penyelesaiannya dan kami akan berusaha juga menyelesaikan yang masih tersumbat-tersumbat itu,”jelasnya.
Dijelaskan,dana pokir ini sebelumnya tidak berani dicairkan karena administrasi yang belum selesai. Ia memberikan contoh misalnya ada proposal yang belum lengkap dan kadang-kadang itu yang menjadi hambatan. “Kemarin itu memang karena menumpuk di akhir tahun. Di sisi lain ada keterbatasan sumber daya manusia yang menangani jadi ada beberapa yang terlambat. Tapi sudah selesai kok insya Allah,”tutupnya seraya menaiki mobil dinasnya. (sal)
