Jadi Pelapor Nuril, Jabatan Muslim akan Dikaji

NURIL
RAPAT: Tim pembina kepegawaian Kota Mataram menggelar rapat membahas posisi jabatan Kabid Kepemudaan Dispora Kota Mataram, H Muslim, kemarin. (Ali/Radar Lombok)

MATARAM—Vonis enam bulan penjara terhadap Baiq Nuril Maknun, mantan guru honor yang menjadi terpidana dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus memantik reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat akibat ketidakadilan dalam perkara tersebut terus mengaum ke pelosok negeri.

Masyarakat merasa Nuril tidak pantas divonis enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. Sedangkan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim yang diduga berbuat mesum dan pelapor dalam perkara ini malah dipromosikan sebagai Kepala Bidang (kabid) Kepemudaan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram.

Terhadap seruan masyarakat itu, Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh akhirnya mengambil sikap. Pihaknya akan melakukan kajian terhadap jabatan H Muslim. Jabatan H Muslim akan dirapatkan dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram.

‘’Masih dibahas dulu untuk menyikapi itu,’’ ujarnya, Senin (19/11).

Secara pribadi, Wali Kota menegaskan memberikan atensi dengan ramainya perhatian masyarakat menyikapi persoalan ini. Terlebih lagi terhadap prilaku pegawai pemerintah lingkup Pemkot Mataram karena bisa mencoreng kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Hanya saja, selaku Wali Kota dirinya tidak bisa gegabah dan asal-asalan. Karena putusan yang diambil harus berdasarkan ketentuan. ‘’Saya mengambil sikap harus ada dasar dan tidak bisa sembarangan begitu,’’ ungkapnya.

Perihal Nuril yang melaporkan H Muslim ke Polda NTB dengan dugaan asusila melanggar pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP. Ahyar mengatakan, pihaknya mempersilahkan Nuril untuk melapor ke aparat penegak hukum. Setiap warga negara disebutnya berhak melapor ke kepolisian.

BACA: Pengacara Nuril Polisikan Haji Muslim

‘’Silahkan melapor, itu haknya dia. Apalagi sekarang sudah masuk ranah hukum. Saya tentu saja tidak bisa intervensi. Dari perspektif pemerintahan. Saya itu sebagai pembina kepegawaian akan mengambil sikap. Tapi itu setelah saya mendapat masukan nanti. Pasti ini akan kita sikapi,’’ tandasnya.

Sikap Wali Kota ini langsung direspon Sekda Kota Mataram, H Effendi Eko Saswito. Selaku ketua Baperjakat Kota Mataram, phaknya menggelar rapat dengan tim penegakan disipilin kepegawaian bersama Asisten III Setda Kota Mataram, Inspektorat Kota Mataram, BKPSDM Kota Mataram dan Bagian Hukum Setda Kota Mataram.

‘’Ini sekarang saya tindaklanjuti dan mau kita rapatkan dengan tim penindakan disiplin,’’ katanya.

Pihaknya akan membahas terkait dengan pemberitaan tentang kasus ini. Pemerintah disebutnya akan mengambil sikap yang sesuai dengan ketentuan. Sekda belum bisa menyimpulkan apakah akan memberikan sanksi terhadap H Muslim. Mengingat sanski disebutnya menjadi ranah dan kewengan dari Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian.

‘’Sanksi itu ranahnya PPK. Cuma kami akan membahas kira-kira apa yang harus dilakukan. Penurunan jabatan kita tidak tahu membahas saja kan belum. Ini kita mau rapatkan dulu,’’ terangnya.

Kalangan DPRD Kota Mataram justru meminta H. Musim dinonjobkan dari jabatannya di Dinas Pemudan dan Olahraga Kota Mataram. Saat ini Musim menjabat sebagai Kabid Pemuda. Ia salah satu pejabat yang mendapatkan promosi tahun 2016 setelah berhenti menjadi Kepala SMAN 7 Mataram.

Yang menyampaikan kecaman diantaranya anggota Komisi I DPRD Kota Mataram H Ehlas MH. “ Kok pejabat bermasalah yang dapat promosi, ini seharusnya bisa di evaluasi,” katanya kepada Radar Lombok, Selasa (20/11).

Penempatan ini menjadi tamparan keras. Politisi demokrat ini meminta pejabat yang bermasAlah selama ini dinonjobkan. Karena hal ini berdampak pada kinerja. Dari hasil evaluasi, di beberapa dinas penempatan belum sesuai, baik dari segi disiplin ilmu maupun kemampuan. “ Ada kesan pemaksaan, serta unsur kedekatan dari kepala daerah. Sehingga banyak pejabat tidak berkompeten selama ini,” kesalnya.

Dari hasil evaluasi Komisi I, ada beberapa pejabat yang dinilai tidak kompeten memegang jabatannya saat ini. Diantaranya H. Abdul Latif Najib selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram. Ia adalah adik ipar Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh.

BACA JUGA: Kasus Baiq Nuril, Aktivis Jakarta Bantu Ajukan Amnesti ke Presiden

Ehlas berharap Baperjakat bekerja maksimal dalam penempatan pejabat saat ini. Sehingga betul-betul menempatkan pejabat yang profesional, bukan karena kedekatan atau praktik jual beli jabatan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H. Muhtar berharap ada evaluasi menyeluruh bagi kalangan pejabat. Termasuk penempatan maupun kemampuan kalangan pejabat eselon II, III dan IV saat ini. “ Jangan sampai terjadi lagi penempatan pejabat yang salah, sehingga berpengaruh pada kinerja,” katanya.(gal/dir)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Suka
  • Terhibur
  • Sedih
  • Marah
  • Bosan
  • Takut