MATARAM — Pembangunan proyek kereta gantung menuju Gunung Rinjani di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), oleh investor asal China, PT. Indonesia Lombok Resort, masih menuai penolakan. Meski beberapa waktu lalu telah dilaksanakan groundbreaking, sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 2,2 triliun itu.
Menangapi adanya penolakan soal pembangunan kereta gantung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Mohammad Rum menegaskan bahwa pembangunan proyek kereta gantung Rinjani yang ditargetkan selesai pada 2025 mendatang itu, sudah melalui proses dan tahapan. Sehingga saat ini telah dimulai pembangunan, yang ditandai dengan telah dilaksanakannya groundbreking.
Termasuk soal izin, tentu juga sudah dilengkapi. “Jadi untuk semua izin sudah ada dan lengkap. Makanya dimulai pembangunan,” tegas Rum saat dikonfirmasi, Radar Lombok, Rabu (28/12).
Rum juga menanggapi soal penolakan yang dilontarkan pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB, terkait pembangunan proyek kereta gantung Rinjani.
“Terima kasih atas perhatian Walhi NTB atas lingkungan. Dan untuk diketahui oleh Walhi, investor ini justru akan memelihara lingkungan dan area hutan yang kita berikan izinnya, yang mungkin saat ini kondisinya tidak baik-baik saja. Karena biaya pemeliharaan dan penjagaan hutan sangat minim. Nah dengan adanya investor ini, semua kendala-kendala itu justru bisa diatasi,” jelas Rum.
Terkait soal izin, lanjut Rum, pihaknya memastikan semua izin sudah dilengkapi oleh pihak investor. Sehingga proses pembangunan proyek dapat dimulai. Namun jika Walhi NTB ingin mengetahui soal itu, pihaknya pun meminta datang ke kantornya, agar bisa dijelaskan. “Izinnya sudah ada, Walhi bisa main-main ke kantor,” pintanya.
Sebagaimana diketahui, lokasi pembangunan kereta gantung Rinjani akan dilakukan diluar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Sehingga tidak akan mengganggu aktivitas pendakian menuju Gunung Rinjani bagi para pendaki.
Pembangunan proyek berada di kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangan Provinsi NTB, yang terletak di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah.
Investor juga akan melakukan rehabilitasi lahan, ketika terdapat hutan yang gundul sepanjang jalur yang dilewati kereta gantung. Karena yang dijual adalah daya tarik pemandangan alam.
Disampaikan Rum, total luas lahan yang disiapkan sekitar 500 hektar. Pembangunan kereta gantung Rinjani ini merupakan yang terpanjang di dunia, dengan panjang mencapai 9 sampai 10 kilometer, yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
Sementara pihak DPRD Provinsi NTB sangat mendukung pembangunan kereta gantung sepanjang 10 kilometer di Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), menuju kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, asalkan pembangunannya tetap mengedepankan kelestarian lingkungan.
“Kami mendukung hal itu (pembangunan kereta gantung, red), sepanjang betul-betul memberikan kemanfaatan dan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan di kawasan tersebut,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTB Bidang Lingkungan Hidup, Lalu Pelita Putra kepada Radar Lombok, Rabu kemarin (28/12).
Diungkapkan, pihaknya berharap tidak ada kendala dan hambatan dalam pembangunan kereta gantung tersebut. “Pembangunan kereta gantung itu harus betul-betul memberikan kemanfataan dan kemaslahatan, serta tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan hidup dikawasan itu,” tandasnya.
Sebab itu, pihaknya mengingatkan agar berbagai pemenuhan persyaratan bagi pembangunan kereta gantung itu dilakukan dan disegerakan. Termasuk kajian analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Silahkan disiapkan pemenuhan persyaratan, termasuk Amdal,” imbuh politisi PKB ini.
Dia menilai pemerintah daerah memiliki niatan yang sangat baik terhadap pembangunan kereta gantung itu. Tentu dengan tetap mengedepankan dan memperhatikan kemanfaatan dari berbagai aspek. Mulai aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan berbagai aspek lainnya.
Pihaknya juga meyakini keberadaan kereta gantung akan memberikan dampak positif bagi pariwisata di Pulau Lombok dan NTB umumnya. “Tentu ini akan banyak keuntungan bagi kemajuan pariwisata kita di NTB, khusus di pulau Lombok,” terangnya.
Terkait adanya polemik pembangunan kereta gantung antara Walhi NTB dan pemerintah daerah, dalam hal ini yakni Dinas PMPTSP. Dia berharap polemik terhadap pembangunan kereta gantung yang sudah dimulai ground breaking-nya di Desa Karang Sidemen itu harus diselesaikan secara bijak. “Kita harapkan ini bisa diselesaikan secara bijak,” tandasnya.
Dia mengatakan, dalam konteks ini tentu Walhi NTB melihat persoalan ini dari sisi lingkungan sebagai wujud dari kepeduliannya terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan.
Pasalnya, ada banyak aspek yang harus diperhatikan, termasuk didalamnya keterjagaan kelestarian kawasan hutan yang juga berfungsi sebagai tandon dan penjaga kelestarian mata air dan lainnya.
Pemerintah melalui Dinas PMPTSP harus melihat bahwa penolakan Walhi NTB sebagai motivasi untuk secara betul-betul melakukan pembangunan kereta gantung ini dengan mengedepankan kelestarian hutan, dan bukan berpolemik di media dengan narasi yang kurang elok.
“Namun saya berharap Dinas PMPTSP dapat membangun komunikasi yang baik dengan Walhi NTB, sehingga didapatkan kesepahaman bersama,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD NTB lainnya, Hasbullah Muis mengatakan pembangunan kereta gantung itu dinilai sebagai sebuah terobosan untuk mempermudah wisatawan yang ingin melihat Gunung Rinjani dari dekat, namun tidak mampu secara fisik untuk mendaki.
“Ini langkah terobosan untuk menikmati pemandangan alam di kawasan Gunung Rinjani,” ucap politisi PAN tersebut.
Dia menilai terlalu berlebihan jika ada anggapan bahwa pembangunan kereta gantung itu akan merusak kelestarian lingkungan kawasan itu.
Keberadaan kereta gantung itu diyakini tidak akan mengganggu kelestarian lingkungan di kawasan tersebut. Pasalnya, kereta gantung itu hanya diperlukan bentangan tiang pancang saja. Sehingga tidak akan merusak kelestarian lingkungan hidup di kawasan tersebut. “Kita lihat akan lebih banyak manfaatnya. Dan tidak akan merusak kelestarian lingkungan,” pungkasnya. (sal/yan)
