Izin BAL dan TCN Dipertanyakan

MENGGUGAT: Koalisi Rakyat Menggugat saat hearing ke Disnaker PMPTSP KLU, Kamis (1/9). (DERY HARJAN/RADAR LOMBOK)

TANJUNG–Kelengkapan izin dua perusahaan pengelolaan air minum di Gili Trawangan yaitu PT Berkat Air Laut (BAL) dan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dipertanyakan oleh kelompok masyarakat  yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menggugat.

Mereka sampai melakukan hearing ke Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Lombok Utara, Kamis (1/9). “Kehadiran kamu ingin mempertegas soal izin, baik itu izin lingkungan, tata ruang maupun izin mendirikan bangunan,” ujar Anggota Koalisi Rakyat Menggugat Iskandar.

Berdasarkan hasil hearing, Iskandar mengaku telah mendapatkan informasi  dari Disnaker PMPTSP bahwa izin yang dimiliki PT TCN  maupun PT BAL sudah tidak ada masalah. Namun informasi tersebut bakal dibuktikan dengan turun ke lapangan. “Soal bagaimana fakta di lapangan kita belum tahu. Apakah yang disampaikan Bu Kadis itu betul atau tidak. Nanti kami akan turun ke lapangan,” bebernya.

Baca Juga :  Pelaku Wisata Senaru Tolak Kereta Gantung Rinjani

Pihaknya juga akan memastikan ke dinas terkait yang mengeluarkan izin. Misalnya terkait izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup. Sementara untuk izin tata ruang di Dinas PUPR.

Iskandar mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan kelengkapan izin kedua perusahaan tersebut bukan tanpa alasan yang jelas. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk pengawasan selaku masyarakat. Terlebih kedua perusahaan ini nilai investasinya cukup besar.

PT BAL nilai investasinya tercatat Rp 20 miliar lebih dan untuk PT TCN Rp 40 miliar. Kedua perusahaan ini tidak berdiri sendiri. PT BAL berafiliasi dengan perusahaan daerah milik provinsi yaitu PT Gerbang NTB Emas (GNE). Sedangkan PT TCN berafiliasi dengan perusahaan milik Pemda Lombok Utara yaitu PDAM. “Jadi penting untuk dilakukan pengawasan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Disnaker PMPTSP KLU Dende Dewi menjelaskan bahwa terkait izin PT BAL dan TCN, pihaknya hanya mengurus izin dasar saja. Misalnya izin persetujuan membangun gedung (PBG). “Jadi izin dasar itu keduanya sudah melengkapi,” ujarnya.

Baca Juga :  15 Rider Mancanegara Jajal Jalur Trail Sambik Elen

Adapun izin lain, pihaknya tidak ingin mengomentari. Sebab itu bukan menjadi kewenangannya. Terkait adanya informasi bahwa ada surat dari Bupati KLU Djohan Sjamsu yang meminta izin PT GNE dievaluasi, Dende mengaku pernah membaca surat tersebut. Hanya saja itu peruntukannya untuk provinsi. “Di surat itu jelas Bupati meminta provinsi untuk mengevaluasi izin PT GNE,” ujarnya.

Bupati mengirim surat tersebut atas berbagai pertimbangan. Salah satunya untuk memperjelas kontribusi PT GNE bagi Pemda KLU. Dende menyebut bahwa izin pengeboran memang telah dikantongi oleh PT GNE. Hanya saja izin untuk melakukan penarikan ke masyarakat belum dikantongi. “Tidak seperti PDAM,” jelasnya. (der)

Komentar Anda