ITDC Tempuh Jalur Hukum

Polisikan Pemagar Akses Jalan Bypass Sirkuit Mandalika

TANAM PISANG: Tak cuma memagar akses jalur bypass menuju Sirkuit Mandalika, warga juga kembali menanam pohon pisang di tengah akses jalan itu kemarin. (ISTIMEWA/RADAR LOMBOK)

PRAYAAksi pemagaran akses jalan bypass menuju Pertamina Mandalika International Street Circuit berbuntut panjang. Pihak PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika memilih untuk menempuh jalur hukum terkait aksi warga tersebut.

Corporate Communication Senior Manager ITDC, Esther Ginting mengaku sangat menyayangkan apa yang dilakukan warga tersebut. Karena pihaknya memastikan bahwa lahan yang berada di HPL nomor 49 yang diklaim warga adalah milik ITDC. “Menanggapi aksi pemagaran di lahan HPL nomor 49 milik ITDC, kami menyatakan bahwa kami menyayangkan adanya aksi oleh pihak tidak bertanggung jawab ini dan telah melaporkan insiden ini kepada pihak berwajib,” ungkap Esther Ginting, Selasa (4/1).

Esther menegaskan, status lahan yang diklaim warga ini merupakan lahan hak pengelolaan atau HPL ITDC yang diperoleh dari pelepasan hak atas tanah eks lembaga pemasyarakatan.  “Adapun langkah ITDC selanjutnya dalam hal ini adalah bahwa ITDC akan tetap mempertahankan hak-hak hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa ITDC telah memiliki sertifikat HPL yang secara sah diterbitkan oleh institusi yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN),” terangnya.

Selain melaporkan insiden ini kepada pihak berwajib, mereka juga akan melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait, agar dapat diperoleh titik temu atas permasalahan ini sekaligus mencegah kejadian serupa terulang kembali di kemudian hari. “Kami meminta semua pihak agar menghormati hukum dan aturan yang berlaku serta menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merugikan kedua belah pihak,” terangnya.

Menanggapi adanya laporan dari pihak ITDC, salah seorang keluarga pemilik lahan, Senan menegaskan bahwa tidak ada masalah meski warga dilaporkan, karena warga memiliki alas hak yang kuat terkait dengan kepemilikan lahan ini. Bahkan pihaknya meminta kepada pihak ITDC untuk menunjukan bukti pelepasan lahan mereka. “Terserah mereka mau lapor dengan alas hak HPL yang mereka miliki tapi kami juga punya alas hak juga makanya kami juga menanam pisang di lahan kami dan lahan ini sudah ditempati dari tahun 1960. Jadi silakan saja mana tunjukan bukti bahwa kami sudah melepas lahan kami, karena sampai dengan saat ini tidak bisa ditunjukan,” ungkap Senan.

BACA JUGA :  Puluhan PNS Minta Izin Poligami

Dia mengaku sudah mendatangi pihak ITDC bersama pemilik lahan yang lain untuk mencari solusi terkait dengan persoalan ini. Tapi tidak kunjung ada respons, bahkan pemagaran dilakukan warga sudah sekian kalinya. “Kalau dialog kita selalu siap, bahkan kita pernah ke kantor ITDC beberapa waktu lalu dan hanya dijanjikan saja. Makanya sekarang tidak masalah kalau mereka melapor dan kami punya bukti asli,” terangnya.

Komisi IV DPRD Provinsi NTB angkat bicara soal aksi protes warga yang mengklaim lahannya masih belum dibebaskan oleh pihak PT ITDC selaku pengelola KEK Mandalika. Dewan menilai suatu kewajaran yang dilakukan warga karena ada persoalan yang belum dituntaskan sehingga protes kembali dilakukan warga.  “Artinya  ada persoalan yang belum diselesaikan dengan baik bersama warga. Walaupun sudah ada yang ditunjuk misalnya tetapi komunikasinya yang tidak jalan,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, H Lalu Pelita Putra Kepada Radar Lombok, Selesa (4/1).

Pelita mengatakan, peran pemprov penting kemudian dalam memberikan kepastian kepada warga atas kejelasan pembayaran lahan warga yang masih jadi persoalan hingga sekarang. Terlebih pemprov dalam masalah ini bertanggung jawab dalam memfasilitas antara warga dengan pihak ITDC selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengelola KEK Mandalika, tidak kemudian ujuk-ujuk pemprov yang akan membayar. Tetapi yang memiliki kewajiban membayar adalah pihak ITDC. “Jadi ini kewajiban dari ITDC yang membayar layan warga. Sementara pemprov kemudian yang akan memfasilitasi dengan melakukan komunikasi dalam penyelesaiab persoalan yang selama ini belum diselesaikan,” terangnya.

Pelita menambahkan, komisi IV DPRD Provinsi NTB meminta pemprov agar lebih proaktif dalam melakukan komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jangan kemudian lepas tangan atas apa yang dihadapi warganya yang belum mendapatkan kepastian mengenai kapan dilakukan pembayaran oleh pihak ITDC. Terlebih dalam waktu dekat NTB akan jadi tuan rumah dalam event berkalas Internasional yang akan digelar di Sirkuit Mandalika yang berlokasi didalam KEK Mandalika. “Jadi Pemprov harus proaktif melalui Bangkesbangpol dalam memfasilitasi terkait dengan masalah lahan itu,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pansus DPRD Panggil Pejabat Pemda Terkait Aset Hotel Tastura

Pelita juga mempertanyakan iktikad baik dari pihak ITDC terhadap lahan warga yang belum dibayar. Mengingat sampai saat ini ada beberapa lahan milik warga yang masuk menjadi jalan pendukung
bypass dan masih bermasalah. Meski sudah berapa kali warga melakukan akses protes dengan melakukan pemageran akses jalan di bypass yang menuju KEK Mandalika. “Jadi sekarang etikat baik dari ITDC seperti apa?  Karena sejatinya pembangunan dilakukan untuk memberikan kesejahtraan masyarakat bukan masalah hak-hak masyarakat hilangkan,” sesalnya.

Terlebih, kata Pelita, masyarakat sudah ikhlas berkorban untuk meninggalkan lokasi demi pembangunan infrastruktur. Tetapi seharusnya dari pihak yang berwenang dalam membayar hak-hak masyarakat harus menyelesaikan kewajiban dulu jangan masyarakat dijadikan korban atas pembangunan yang dilakukan. “Jadi selesaikan dulu kewajibannya dong. Jangan sampai pembangunan yang dihayatkan untuk kesejahtraan rakyat malah menyengsarakan rakyat,” tandasnya.

Pelita juga menilai kondisi yang terjadi dalam pengembangan pembangunan yang terjadi di KEK Mandalika yang seharus menjadi nilai tambah dalam kemakmuran masyarakat dengan banyak pembangunan yang dilakukan tetapi malah menjadi masalah baru yang tak kunjung dapat diselesaikan hingga sekarang. “Coba kita lihat hari ini banyak persoalan yang terjadi. Pemerintah sudah memfasilitasi tetapi masih terjadi. Padahal jelas Presiden Jokowi sudah perintahkan untuk diselesaikan. Ya kalau tidak mampu diselesaikan ITDC bubarkan saja untuk apa masih ada kalau tidak mampu selesaikan persoalan,” tegasnya. (met/sal)