PRAYA-PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) membantah keras tudingan sejumlah warga Desa Kuta Kecamatan Pujut.
Humas PT ITDC, Agung Masayu menegaskan, kehadiran perusahaanya tidak pernah menjadi penjajah selama ini. Semuanya dilakukan atas dasar kerjasama dengan Pemkab Lombok Tengah. Begitu juga dengan masalah penggusuran sejumlah rumah warga di area pembangunan Masjid Mandalika Resort. Pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui pemerintah desa setempat. ‘’Tidak mungkin pemkab tidak melakukan sosialisasi. Yang menuntut itu orang yang tidak tahu apa-apa,’’ tegas Masayu dikonfirmasi Radar Lombok, kemarin (3/8).
Lanjut Masayu, pihaknya siap menunjukkan bukti telah melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga setempat. Terutama warga Dusun Ketapang Desa Kuta, yang saat ini merasa dirugikan. Pihaknya juga sudah mengutus tim bagian hukum untuk berinteraksi langsung dengan warga setempat terkait rencana pembangunan masjid ini. ‘’Selain pendataan, kami juga memasang plang di area itu. Kok malah sekarang mereka menuding kami tidak pernah memasang pengumuman,’’ sesalnya.
Masayau menambahkan, apa yang sudah dilakukannya itu merupakan bagian dari keseriusan ITDC membangun kawasan wisata itu. Termasuk pembangunan tempat ibadah yang menjadi bagian dari master plan pembangunan kawasan Mandalika Resort. Di samping beberapa rencana pembangunan lainnya, seperti infrastruktur dan hotel juga sudah mulai disiapkan.
Terkait masalah status lahan, terangnya, pihaknya mengakui ada beberapa lahan yang berstatus enclave (daerah kantong) yang belum clear. Untuk lahan Masjid Mandalika ini, status tanahnya clean and clear. Sehingga tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan pembangunan tersebut. “Lahan yang masuk pambangunan itu, semuanya sudah clean and clear. Jadi apa yang harus mereka tuntut,” pungkasnya.
Sementara Ketua Serikat Tani Badai Selatan, Khaerudin tetap menganggap, bahwa masyarakat setempat merasa dirugikan dengan penggusuran oleh ITDC itu. Jika benar kenyataanya sudah selesai, tidak mungkin ITDC takut ketika diundang dewan untuk mengklarifikasi persoalan itu. Karenanya, pihaknya akan tetap minta pertanggungjawaban ITDC dalam persoalan ini. ‘’Kita dukung pembangunan ini, tapi dalam persoalan ini kita mau pihak ITDC bertanggungjawab,’’ katanya. (cr-ap)
