ITDC Gandeng BPKP NTB

Joko Mulyono (Ali Ma’shum/Radar Lombok)

MATARAMIndonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) NTB  melakukan review terhadap proses pembangunan 10 proyek di Mandalika Resort.

Pihak  BPKP tidak melakukan pendampingan dalam proses pembangunan proyek Mandalika Resort ini namun diminta untuk melakukan review atas prosesnya. “ Jadi ada 10 kegiatan yang mulai direncanakan terkait dengan pembagunan di Mandalika Resort. Ini yang diminta oleh ITDC ke kita (BPKP, red) untuk dilakukan review,’’ ujar Joko Mulyono selaku Korwas Akuntan Negara BPKP Perwakilan NTB saat dikonfirmasi Senin kemarin (28/11).

Dibeberapa  tahap, review ini menurutnya sudah berjalan dan dilaksanakan. Dimulai dari evaluasi penawaran dan seterusnya. ‘’ Tapi kalau turunnya ke lokasi, minggu ini akan kami lakukan,’’ imbuhnya. 

Dikatakan Joko,  tujuan BPKP NTB dilibatkan dalam melakukan review proyek di Mandalika Resort ini agar proses pengerjaan proyek  berjalan sesuai dengan ketentuan. Dimana ITDC ini adalah bagian dari BUMN yang mempunyai aturan tersendiri mengena proses pengadaan barang dan jasa. ‘’ Sehingga kita ingin prosesnya ini berjalan sesuai dengan ITDC punyai. Kan ITDC yang mempunyai konsensi lahannya untuk mengembangkan. Untuk mendorong para investor tertarik datang kesana. Maka perlu ada infrastruktur yang dibangun sebagai pemicu agar investor ini datang. Makanya minta BPKP untuk melakukan review,’’ jelasnya.   

Ia mengaku tidak mengingat secara rinci terkait 10 proses yang direview oleh BPKP NTB. Ia hanya merincikan yang termasuk dilakukan review ini adalah Detail Engineering Design (DED), pembangunan masjid dan pembangunan jalan. ‘’ Kalau detailnya saya tidak ingat 10 yang direview. Antara lain yang tiga itu tadi,’’ bebernya.

Joko juga memastikan bahwa, BPKP tidak melakukan review terhadap pembebasan 109 hektare yang sampai sekarang masih menuai permasalahan. ‘’ kita gak masuk kesitu, kalau itu kan sudah ditangani oleh pemprov degan melibatkan aparat penegak hukum,’’ katanya.

Namun ika nantinya ada proyek yang dibangun diantara 109 hektare yang masih bermasalah ini. Pihaknya tentu akan menegur dan mengingatkan ITDC terlebih dahulu. ‘’ Tapi kita belum tahu dimana saja lokasi yang akan dibangun. Kan kita belum turun kesana. Nantinya juga kan kita tanyakan, ini juga baru sebatas lisan saja dengan ITDC,’’ ungkapnya.

Dia mengharapkan, di kawasan Mandalika Resort ini bebas dari permasalahan. Sehingga kedepannya pembangunan proyek di sekitar lokasi tidak ada masalah dikemudian hari. ‘’ Tentu kita tidak mengharapkan proyek dibangun diatas tanah yang bermasalah,’’ katanya.

Terpisah, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengakui jika lahan seluas 109 hektar masih belum tuntas, meski telah ada kompensasi yang disiapkan pemerintah. "Sebagian ada yang sudah setuju, dan sebagian masih belum. Memang belum ada titik temu sampai sekarang," ungkapnya.

Meskipun begitu, Wagub menegaskan kembali bahwa besaran kompensasi tidak akan pernah bertambah. Mengingat, nilai Rp 4,5 juta per are tersebut merupakan ikhtiar terbaik yang bisa dihasilkan Pemprov NTB dengan pemerintah pusat.

Terhadap masyarakat yang telah setuju, akan segera dilakukan verifikasi berkas. Setelah itu akan dibayar sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya. "Setelah Inpres keluar, tentu akan kita bayar. Tapi kita harus berhati-hati, makanya benar-benar kita akan verifikasi lagi," ujar Wagub.

Verifikasi ini sangat penting untuk mengantisipasi masalah hukum dikemudian hari. Jangan sampai setelah pemerintah membayar, menimbulkan masalah baru. "Sebenarnya juga kan sampai sekarang antar warga itu ada yang saling klaim," katanya.

Terkait sikap warga yang menolak nilai kompensasi, ditegaskan Wagub, sah-sah saja. Orang nomor dua di NTB ini juga tidak mempersoalkannya. Wagub mempersilahkan masyarakat bersurat secara resmi ke Pemprov NTB untuk menyampaikan aspirasinya. (gal/zwr)

Bagaimana reaksi anda ?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid