Isvie Yakin Firli Mampu Pimpin KPK

Hj Baiq Isvie Rupaedah
Hj Baiq Isvie Rupaedah.( Faisal Haris/radarlombok.co.id)

MATARAM–Komisi III DPR RI memilih Irjen Pol Firli Bahuri menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

  Ketua DPRD NTB sementara Hj Baiq Isvie Rupaedah memberikan ucapan selamat dan ia bangga atas raihan mantan Kapolda NTB tersebut yang mampu menjadi pimpinan di lembaga anti rasuah itu.”Jabatan Ketua KPK adalah prestis dan bergengsi. Saya bangga atas raihan pak Firly kali ini, saya pun langsung ucapkan selama kepada beliu tadi malam,” ujar Isvie Sabtu (14/9).

 Dikatakan, Sekretaris DPD I Partai Golkar NTB itu, dia  pernah mengenal dekat Firly sebagai jenderal bintang dua kepolisian yang dikenal tegas, baik, punya kecakapan serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kerjanya. Oleh karena itu, Isvie meyakini, adanya Firly kali ini di KPK, maka segala pekerjaan rumah yang belum dituntaskan oleh pimpinan KPK terdahulu akan bisa dituntaskannya.

“Atas nama pribadi saya berharap, Pak Firly bisa bekerja profesional, memagang amanah lebih baik dan bekerja fokus dalam menuntaskan kasus-kasus KPK,” tegas dia.

 Terkait rencana Firly yang akan membuka perwakilan KPK di daerah,menurut Isvie, hal tersebut sangat positif. Mengingat, adanya pembukaan kantor cabang KPK di daerah akan bisa mempercepat dan memperlancar kinerja pengawasan kinerja KPK kedepannya.”Pembukaan kantor perwakilan KPK sebagai misi dan program utama Pak Firly adalah bagus dalam memperluas dan membantu kerja KPK,” kata dia.

 Sedangkan, terkait usulan Firly agar ada kenaikkan gaji kepala daerah, dikatakan Isvie, hal itu juga baik. Sehingga, dengan demikian maka ada upaya konkrit yakni, bagaimana mencegah dan mengurangi korupsi jabatan dari para kepala daerah yang kini banyak kena operasi tangkap tangan oleh KPK selama ini. “Kenaikan gaji kepala daerah adalah upaya mencegah korupsi. Itu usul baik hanya saja perlu juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tandas Isvie Rupaedah.

 Menyinggung revisi UU KPK yang kini banyak menuai penolakan oleh masyarkat, Isvie enggan berkomentar terlalu jauh. “Biarlah urusan revisi UU KPK itu menjadi ranah DPR RI. Kalau saya ingin satu saja agar pimpinan KPK yang baru fokus menuntaskan pekerjaan rumah yang belum dituntaskan agar bisa diselesaikan,” pungkasnya. (sal)