Isvie Pastikan Informasi Tiga Anggota DPRD NTB Ditangkap BNN Tidak Benar

MATARAM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB diterpa isu tiga anggotanya terjaring razia narkoba oleh oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta beberapa waktu lalu.

Informasi ini beredar melalui group WA beberapa hari terakhir ini. Dalam pesan ini disebutkan tiga anggota DPRD NTB terciduk pemakaian narkoba oleh BNN di Jakarta saat mereka melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.Namun mereka dibebaskan karena membayar tebusan sebesar Rp 150 juta per orang.

Terhadap informasi yang beredar ini langsung direspon oleh pimpinan DPRD NTB. Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaedah dengan tegas membantahnya. Dia menyebut informasi itu sama sekali tidak benar. ” Informasi itu tidak benar,” kata Isvie didampingi wakil ketua DPRD NTB yakni Nauvar Furqoni Farinduan dan Muzihir di kantor DPRD NTB, Rabu (12/10).

Ditegaskan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan klarifikasi dengan ketua fraksi dan seluruh anggota. Tidak ada anggota dewan yang ditangkap BNN. ” Kami sudah klarifikasi ke ketua fraksi dan anggota, itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Politisi partai Golkar itu menantang Direktur Logis Fihiruddin sebagai pihaknya pertama yang melempar isu itu untuk membuka data yang dimilikinya ke publik. Bila perlu data yang dimiliki dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Dia menegaskan, pihaknya tidak menghendaki dan menginginkan nama institusi lembaga DPRD NTB tercemar dengan ada informasi yang sama sekali tidak benar tersebut. ” Silahkan saudara Fihir membuka data yang dimiliki. Karena yang bersangkutan telah menyebut ada tiga oknum anggota DPRD NTB terciduk narkoba yakni dua dari partai nasionalias religius dan satu dari partai regilius. Kalau dia punya data, silahkan sampaikan ke kami atau ke partainya, sehingga nanti partai bisa memberikan sanksi. Atau ke Aparat penegak hukum,” tantang Isvie.


Dia pun menyayangkan sikap Fihiruddin menyampaikan hal itu group WA atau ruang publik dan langsung menjadi konsumsi publik. Sehingga berdampak terhadap nama institusi lembaga DPRD NTB. ” Tapi kita hormati itu hak pribadinya. Semestinya japri ke pimpinan DPRD NTB untuk menanyakan hal itu. Tapi itu disampaikan group WA. Bisa kita sebut ruang publik,” terangnya.

Isvie lalu menegaskan, Tim hukum DPRD NTB sedang melakukan kajian dan telaah terhadap tuduhan yang disampaikan Fihiruddin di sejumlah group WA dan menjadi viral itu. Jika hasil kajian dan telaah, ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Fihiruddin, maka DPRD NTB akan menempuh upaya hukum dengan melakukan somasi terhadap yang bersangkutan. ” Kalau somasi tidak bisa menyelesaikan masalah, maka pihaknya akan melanjutkan proses hukum sesuai prosedur ada,” tandasnya.(yan)

Komentar Anda