MATARAM—Baru-baru ini muncul isu tentang pemangkasan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dikeluarkan Kemenkeu RI. Isu ini dinilai tidak benar oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB karena jumlah anggarannya tetap seperti biasanya.
Ketua PGRI NTB, H Ali Rahim mengatakan, pergantian kementerian pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggapnya sedikit menimbulkan keresahan. Tak heran jika bermunculan isu beragam. Yang terbaru adalah adanya kabar jika Kemenkeu memangkas semua anggaran dengan alasan rasionaslisasi. Tidak pelak di beberapa berita nasional menyentil anggaran untuk TPG juga.
“Isu ini cukup membuat kita resah. Tapi harus diketahui bahwa isu tentang pemangkasan dana TPG adalah hoax (kabar bohong),” ungkapnya, Sabtu (27/8).
Setahu diirnya, jelasnya, pemangkasan untuk TPG itu tidak ada. Yang ada pemangkasan hanya untuk anggaran DAU, DAK dan anggaran-anggaran yang sifatnya belanja negara. "Yang jelas tidak ada pemangkasan untuk TPG," tegasnya.
Menurutnya isu semacam ini sebaiknya harus diperhatikan bersama. Apa yang dimaksud oleh Kemenkeu hendaknya agar tidak terjadi keresahan di kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai guru.
Dikatakannya, dari 30 ribu guru sertifikasi di NTB, tunjangannya sebanyak Rp 2 triliun nyatanya tidak berubah. Sehingga sejatinya tidak ada pemangkasan, namun lebih kepada penarikan anggaran.
Dalam hal ini sambungnya, sebaiknya para guru harus memfilter informasi dengan baik. Langkah ini penting, agar keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu.
Menurutnya, dengan adanya isu-isu semacam ini, tidak menutup kemungkinan guru akan terganggu jika TPG yang dimilikinya terpotong. Sehingga Ali dengan tegas menyatakan tidak ada istilah pemangkasan anggaran untuk TPG. (cr-rie)
