Istri Nyaleg, Ahmadi Pastikan tak Cawe-cawe

Ahmadi (RATNA/RADAR LOMBOK)

MATARAM — Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, Ahmadi, menjamin dirinya tidak akan ikut campur, alias cawe-cawe urusan politik istrinya yang maju pada Pileg 2024.

Seperti diketahui, istri Kalak BPBD NTB Ahmadi, yakni Hj Farida merupakan salah satu Bakal Calon DPR RI dari Partai PKS. “Saya pastikan tidak ada cawe-cawe, ciwa-ciwa, waci-waci, tidak ada lah. Mau cawe-cawe juga tidak ada duitnya. Apa mau dipakai cawe-cawe,” ungkap Ahmadi, saat dikonfirmasi di Mataram, Kamis (7/12).

Ahmadi juga memastikan tidak akan pernah ikut terlibat dalam kegiatan kampanye istrinya. Dia pun membantah disebut memberikan fasilitas negara berupa kendaraan dinas untuk urusan politik istrinya, karena sebagai Pejabat Pemprov NTB, tentu hal tersebut akan disorot banyak orang.

Dia berkelakar jika selama ini hanya kampanye urusan kebencanaan, bahkan sejak masa kampanye dimulai, istrinya pun tidak pernah keluar rumah. “Saya tidak pernah runguk (urus) masalah kampanye (istri). Saya kampanye kebencanaan saja ke sana-sini. Tapi tidak membawa masalah ke partaian,” tegasnya. “Ini fasilitasi untuk BPBD saja masih kurang, apalagi mau ke sana kemari,” tambahnya.

Meski demikian, Ahmadi juga tidak ingin mengambil cuti sebagaimana imbauan dari BKD Provinsi NTB, yakni apabila salah seorang pejabat yang anggota keluarganya ikut menjadi peserta Pileg 2024, disarankan untuk mengambil cuti diluar tanggungan negara. “Saya tidak pernah cuti. Ini kan musim hujan terus, kalau pas saya cuti dipanggil gubernur, waduh bagaimana. Saya tidak pernah cuti selama saya jadi eselon II,” katanya.

Untuk menjamin netralitas ASN saat masa kampanye berlangsung, pihaknya tegas mengingatkan agar pejabat jangan ikut terlibat pada kegiatan politik dalam bentuk apapun. “Kita tidak usah berkampanye kesana-kemari, menyuruh orang coblos sana coblos sini, itu saja. Jangan mengajak-mengajak, dan tidak ada pasukan di belakang, hanya BPBD saja. Artinya, kita tetap komit pada pekerjaan kita. Partai kan sudah ada yang non PNS,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhammad Nasir menyarankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemprov NTB mengambil cuti di luar tanggungan negara, untuk menjaga netralitas ASN yang anggota keluarganya maju kontestasi politik. Hal ini nengingat banyaknya keluarga ASN Pemprov yang tengah nyaleg pada Pileg 2024 mendatang. “Kalau mau ikut suami atau istri untuk kampanye, cari amannya ya cuti di luar tanggungan negara,” terangnya.

Nasir mempertegas sanksi bagi ASN yang tidak netral dalam Pileg maupun Pilpres akan dikenakan sanksi kode etik. “Nah kalau sanksi itu kita tidak bisa menentukan sanksi si A ini dan ini, tetapi hasil temuan dari Bawaslu yang dikirim ke KASN. Dan setelah KASN memberikan rekom, itulah dasar kami untuk tindaklanjuti,” tegasnya seraya menyampaikan, tidak ada pemecatan, kode etik sudah jelas mana yang layak dan tidak layak.

Diketahui, sejumlah Penjabat Pemprov yang saat ini keluarganya terkonfirmasi maju dalam Pemilu 2024, diantaranya istri Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, istri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, H. Zamroni Azis, dan anak Kepala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, dan suami Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti. (rat)

Komentar Anda