MATARAM — Pihak Dewan Kota Mataram menduga penyaluran paket Sembako JPS PPKM sarat permainan, mulai dari empat item isi paket yang tak sepadan dengan harga eceran tertinggi (HET), sampai dengan kualitas serta paket yang dibungkus dengan tas keresek.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, ketika meninjau langsung isi paket JPS PPKM di salah satu rekanan yang ditunjuk untuk menyediakan paket JPS PPKM. “Kita sangat sayangkan, kok paket isinya seperti ini. Dari empat item dihargakan Rp 150 ribu,” katanya kepada Radar Lombok, Jumat kemarin (3/9).
Seperti diketahui, empat item isi paket JPS PPKM itu di antaranya adalah beras 5 kilogram (Kg) dengan kualitas baik, aluman kerupuk kulit 250 gram, abon ayam kering 200 gram, dan kue kering 250 gram. Ke empat item itu senilai Rp 150 ribu. Di mana menurutnya warga bisa melihat harga di pasaran, sehingga tidak dipermainkan dan hanya menguntungkan pihak rekanan saja.
Saat ini, warga penerima mulai bertanya-tanya terkait dengan isi paket JPS. Dimana tertuang dalam tulisan, untuk beras akan mendapatkan kualitas C4 super. Namun kenyataannya tidak seperti itu. “Kita harapkan ada tim yang melakukan evaluasi, untuk melakukan kroscek dari item yang disalurkan, dan melibatkan aparat penegak hukum (APH),” ujarnya.
Dengan sasaran penerima yang sebanyak 32.163 kepala keluarga (KK), maka ini sangat rawan untuk diselewengkan. Dengan nominal per paket Rp 150 ribu, maka publik sendiri bisa mengetahui apakah paket JPS yang diterima itu sesuai tidak dengan harga pasaran.
Yang menjadi pertanyaan, ke empat rekanan yang ditunjuk Pemkot Mataram untuk mengerjakan pengadaan JPS PPKM senilai Rp 5 miliar, semua berlatar belakang kontraktor fisik. Namun demikian, politisi PDI Perjuangan ini tetap menekankan pemberian paket Sembako agar betul-betul riil, dan sesuai dengan harganya yang Rp 150 ribu. Sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh warga, karena ini juga menggunakan APBD Kota Mataram. “Kita tekankan pada kualitasnya, dan harga harus sesuai dengan standar,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Baiq Asnayati juga menegaskan bahwa penerima bantuan JPS PPKM adalah warga yang tidak terdata di Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan beras dari 50 ton cadangan beras pemerintah, bantuan dari pemerintah provinsi, dan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram.
Demikian soal item atau isi paket Sembako JPS PPKM, semua harus diseleksi, dan merujuk pada HET yang telah ditetapkan. “Semua harga harus sesuai HET, dan rekanan harus taat pada aturan itu,” tandasnya. (dir)
